Okupansi Hotel di Pasuruan Turun 60 Persen Imbas Efisiensi Anggaran

PASURUAN, KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran membuat ketar-ketir usaha perhotelan dan restoran di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kebijakan tersebut mengingatkan pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang melarang adanya kegiatan rapat atau sosialisasi di hotel.

Saat ini, okupansi perhotelan turun 60 persen karena tidak ada kegiatan dari instansi pelat merah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pasuruan, Fuji Subagiyo, yang menyayangkan keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Baca juga: Jumlah Babi Mati di Pasuruan Bertambah, Warga Syok Takut Terus Merugi

"Kebijakan tersebut mengingatkan pada periode pertama Presiden Joko Widodo yang melarang kegiatan instansi pemerintah di luar kantor. Efeknya ya hotel dan restoran," ujarnya, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, Bagiyo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi nantinya akan benar-benar berdampak setelah pelantikan kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025.

Baca juga: Jalan Menuju Gunung Bromo via Pasuruan Tertutup Longsor, Akses Wisatawan Terganggu

Sebab, kebijakan efisiensi secara detail pada kegiatan di organisasi pemerintah daerah (OPD) menunggu persetujuan kepala daerah, bupati, atau wali kota.

"Di setiap dinas tentu sudah mempunyai program untuk menggelar kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis. Nah, apakah kegiatan itu disetujui atau tidak," katanya.

Saat ini, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.079 hotel dengan kapasitas 3.759 kamar. Sedangkan di Kota Pasuruan terdapat 6 hotel dan 306 unit kamar.

Subagiyo menyebutkan, seluruh anggota PHRI di Kabupaten Pasuruan bersiap untuk 'puasa atau diet' dari kegiatan pemerintahan jika efisiensi berlaku.

Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah memperluas calon hunian dari perusahaan swasta dan memberikan diskon.

"Ya, harus mengembangkan pada corporate dan membuat event yang menarik buat keluarga," katanya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Pasuruan memang menjadi tempat favorit bagi instansi pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Puncak Tretes di Kecamatan Prigen.

"Saya yakin nanti ada evaluasi terhadap kebijakan efisiensi tersebut," harapnya.

Nurul Slavi, salah satu marketing hotel di kawasan Prigen Pasuruan, mengaku okupansi hotel sudah turun hingga 60 persen.

Selama ini, hotelnya merupakan salah satu hotel yang sering menjadi rekanan dari kegiatan pemerintah, misalnya dari Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya.

"Karena sepinya kegiatan pemerintah, ya efeknya sekarang harus memberhentikan pegawai harian. Karena tidak ada kegiatan," katanya.