Pakar Hukum Sebut Janji Antikorupsi Cagub Jatim Harus Dibuktikan secara Konkret

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Iqbal Felissiano menekankan pentingnya ketiga Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) mewujudkan visi misi antikorupsi melalui pembuatan regulasi yang jelas.

Pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, memiliki misi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan anti korupsi demi pelayanan publik yang lebih baik.

Baca juga: Kampanye di Blitar, Luluk Ungkap Solusi Kemiskinan dan Pengangguran di Jatim

Sementara itu, paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, mengusung misi "Jatim Berkah Amanah" dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan anti korupsi.

Paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menargetkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan solutif.

"Misi yang telah disampaikan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim menurut saya perlu dikawal bersama-sama," kata Iqbal saat dikonfirmasi pada Jumat (25/10/2024).

Iqbal menegaskan bahwa misi antikorupsi dari ketiga paslon perlu dibuktikan secara konkret. Salah satunya melalui pembuatan kebijakan yang dapat menghindari konflik kepentingan.

"Perlu regulasi yang mendasar seperti pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan, serta pencegahan dan penanganan dugaan gratifikasi dan sebagainya," ujarnya.

"Mengingat ada beberapa kepala daerah di Jatim yang pernah terjerat perkara korupsi, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," tambahnya.

Selain itu, Iqbal menyarankan agar para Cagub Jatim menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat melapor langsung jika ada dugaan korupsi.

"Perlu juga ada kanal pengaduan masyarakat. Juga transparansi dalam penanganan berkaitan dengan aduan dari masyarakat mengenai perilaku koruptif yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan," jelasnya.