Masalah Mendasar PKB Menurut Ketua PBNU, Peran Dewan Syuro Dieliminasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengungkap permasalahan paling mendasar yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini, adalah PKB telah mengeliminasi peran dewan syuro.

Temuan tersebut muncul setelah tim khusus yang dibentuk PBNU melakukan kajian, mengelola data yang ada, hingga mewawancarai narasumber yang memiliki relevansi dari masalah yang sedang ditangani.

"Salah satu hasilnya, kedudukan dewan syuro di PKB telah dieliminasi sedemikian rupa. Sehingga posisi dewan syuro nyaris tidak memiliki wewenang dalam membuat keputusan politik," kata Gus Yahya -demikian dia biasa disapa- di Ponpes Miftahussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Baca juga: Rais Aam PBNU Beri Mandat Gus Yahya untuk Benahi PKB

Saat ini, struktur PKB memiliki nomenklatur yang mirip dengan NU, yakni di setiap satuan struktur memiliki susunan dewan syuro yang terdiri dari para ulama.

Perubahan tersebut, menurut Gus Yahya, adalah perubahan yang sangat fundamental sehingga tidak lagi sama dengan desain yang dibuat PBNU di awal membentuk PKB.

"Desain yang disiapkan PBNU dulu di PKB saat ini berubah drastis, termasuk nilai-nilai politik yang diperjuangkan," ujar dia.

Nilai-nilai yang dimaksud Gus Yahya seperti yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi hingga nilai-nilai yang terkandung dalam Mabda' Siyasi atau pondasi politik PKB.

Upaya perbaikan PKB menurut dia akan dilakukan secara aktif dan sistematis, demi mengembalikan tujuan PKB seperti tujuan semula PBNU membentuk PKB.

Baca juga: Gelar Pertemuan Tertutup di Ponpes Tebuireng, Ratusan Kiai Sepakati 2 Hal soal PKB

Sebelumnya, Gus Yahya mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk membenahi PKB.

Mandat diberikan KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya di Pesantren Miftahussunnah Surabaya, hari ini.

Mandat tersebut diberikan setelah pada Senin (12/8/2024) puluhan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng Jombang dan memberi mandat kepada Rais Aam PBNU untuk membenahi PKB.