Pengamat Politik UB: Pembahasan Program Makan Siang Semakin Memperlihatkan Keberpihakan Jokowi

MALANG, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari menyoroti pembahasan program pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 pada rapat kerja Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik FISIP UB ini menilai pembahasan program makan siang yang diusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka itu semakin memperlihatkan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap paslon nomor urut 2 itu.

"Justru memperkuat keberpihakan, ketika semua pasangan dan kandidat menunggu hasil yang ditetapkan KPU. Tapi hasil KPU belum keluar, program 02 sudah disiapkan untuk masuk APBN 2025, itu sebenarnya makin menunjukkan secara eksplisit tentang keberpihakan," kata Wawan Sobari pada Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Dia menilai, Presiden Jokowi telah melanggar etika politik. Kondisi itu menurutnya seperti proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden Indonesia ke-6 kepada Joko Widodo usai Pemilu 2014 lalu.

"Tahun 2014 ada tim 11 yang menyiapkan proses transisi dari SBY ke Jokowi. Tim 11 sudah ikut ke mana-mana, untuk menyiapkan transisi, sampai Pak SBY tersinggung. Sekarang mungkin transisi itu tidak lagi seperti dulu, perpindahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, tapi yang menang meneruskan, tapi itu secara etika menurut saya tidak tepat," katanya.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak, Gibran: Nanti Didiskusikan Lagi

Dia menjelaskan, dalam prinsip etika politik terdapat dua hal yang ditekankan yakni soal tidak diperbolehkannya adanya konflik kepentingan di dalam kebijakan.

Ia melihat ada benturan kepentingan pada diri Presiden Jokowi yang masih dalam posisi menjabat.

"Kemudian yang kedua adalah tetap sesuai dengan aturan, tapi saya enggak bisa menjawab yang aturan, itu harus dikaji, aturan mana yang dilanggar misalnya dengan memasukkan ini kan uang negara, benturan kepentingan ini sudah tampak sekali," katanya.

Presiden Jokowi akan menunjukkan keinginannya untuk menyiapkan Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 demi menyukseskan dan mengimplementasikan program makan siang gratis.

Meski secara etika politik hal itu tak etis, tapi secara aturan ia tak mau berkomentar banyak karena perlu kajian dari berbagai sisi jika memang ada pelanggaran.

Menurutnya, apabila menggunakan APBN tahun 2025, harusnya dipersiapkan pada tahun 2024 karena APBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat sidang MPR bulan Agustus 2024.

"Tentu yang untuk (APBN) 2025 harus masuk, untuk memastikan 2025 itu program-program 02 masuk. Tapi kalau saya kenapa tidak menggunakan mekanisme perubahan anggaran, kan APBN kan ada APBN perubahan, mungkin yang bagus kayak gitu APBN perubahan jangan yang sekarang. Tapi itu bagian dari politik elektoral, politik Pemilu nampaknya sudah yakin 02 akan diputuskan menang dengan satu putaran," jelasnya.