Menko PMK Minta Bawaslu Lebih Fokus ke TPS yang Sulit Dijangkau

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menanggapi pernyataan Bawaslu RI terkait adanya kerawanan sejumlah 4.211 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah luar Indonesia yang sulit dijangkau dalam Pemilu 2024.

Muhadjir mengatakan, kerawanan tidak hanya soal suara Pemilu 2024 saja. Namun, banyak hal lainnya juga menjadi persoalan, seperti pemerataan pendidikan dan penanganan kemiskinan.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri pelantikan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Sebaran TPS Rawan di Kabupaten Malang

"Kalau kerawanan sebenarnya bukan hanya pilpres, dalam banyak hal daerah-daerah remote area bermasalah, termasuk pemerataan pendidikan, termasuk penanganan kemiskinan itu memang bermasalah semua," kata Muhadjir.

Menurutnya, saat ini, pemerintah belum bisa memiliki cara jitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah terluar Indonesia yang sulit dijangkau.

"Kita belum memiliki cara jitu bagaimana bisa meng-cover Indonesia yang sangat luas, dan sangat tinggi tingkat disparitasnya," katanya.

Menurutnya, Bawaslu RI seharusnya tetap juga fokus bekerja di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dalam mengawasi jalannya proses tahapan Pemilu 2024.

"Bawaslu fokus ke sana, di sini (daerah tidak rawan seperti Jawa) supaya civil society (yang mengawasi) saya kira sudah terbuka, transparan," katanya.

Muhajir mengatakan, sejauh ini tahapan Pemilu 2024 berjalan kondusif meskipun ada sedikit gejolak.

"Sampai detik ini, pemilu tahun ini lebih kondusif, insya Allah tidak banyak kerawanan yang menjadi sumber masalah, kalau soal panas-panas (gejolak) biasa sedikit-sedikit," katanya.

Baca juga: 90 TPS di Manggarai Barat Masuk Kategori Rawan, Polres Kerahkan 450 Personel Amankan Pemilu 2024

Sebagai informasi, salah satu contoh wilayah yang sulit dijangkau dalam kerawanan TPS yakni Kabupaten Taliabu yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara. Pengawas Pemilu harus menempuh perjalanan dua hari dua malam melalui jalur laut untuk sampai di sana.