Dana Awal Kampanye di Situbondo Diumumkan, Partai Golkar Tertinggi

SITUBONDO, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 pada Kamis (18/1/2023). Pengumuman ini terlambat karena banyak partai politik yang telat membuat laporan.

Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Situbondo, Iwan Suryadi menyatakan, LADK terakhir harusnya dikumpulkan partai politik pada 7 Januari 2024. Namun, banyak dari partai yang mengumpulkan secara keliru sehingga harus ada perbaikan.

"Yang diterima cuma ada dua, pertama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Hanura pada 7 Januari lalu," katanya, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Langgar Zona Tangkapan Ikan di Perairan Situbondo, Nelayan Probolinggo Ditangkap

KPU memberi kesempatan bagi 15 partai lainnya untuk memperbaiki sampai tanggal 12 Januari 2024. Selama waktu 5 hari tersebut, perbaikan harus diselesaikan. Jika tidak maka partai akan terkena sanksi.

"Semua partai politik sudah mengumpulkan dan selesai," katanya.

Baca juga: Tinjau Gudang Logistik Pemilu 2024, Bupati Siak: Surat Suara yang Rusak Hanya 0,0001 Persen

Meski partai politik telah mengumpulkan laporan pada 12 Januari, namun pihak KPU tidak langsung mengumumkan kepada publik ditanggal yang sama. Sebab, KPU harus menunggu sampai 18 Januari 2024 untuk diumumkan melalui website resminya.

Partai Golkar tertinggi

Berikut nilai dana awal kampanye 17 partai di Kabupaten Situbondo.

PKB dana kampanye Rp 355 juta, Gerindra Rp 38 juta, PDI-P Rp 109 juta, Golkar Rp 819 juta, Nasdem Rp 268 juta, Gelora Rp 30 juta, PKS Rp 68 juta, Garda Republik Indonesia Rp 100.000, PAN Rp 41 juta, PBB Rp 7 juta, Demokrat Rp 226 juta, PSI Rp 12 juta, Perindo Rp 121 juta, PPP Rp 381 juta, Partai Ummat Rp 500.000, PKN Rp 100.000 dan Hanura Rp 10 juta.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf menyatakan, LADK merupakan ranah KPU. Sehingga, jika ada parpol yang terlambat mengumpulkan, maka menjadi kewenangan KPU untuk memberi sanksi.

"Ketentuan regulasi, bila ada yang tidak menyetor maka KPU yg memberikan sanksi kepada peserta pemilu, bukan Bawaslu. Sanksinya mulai dari tidak boleh berkampanye hingga pencoretan dari peserta pemilu di Kabupaten Situbondo pada 14 Februari 2024," kata Faridl.