Istri Mendiang Munir, Suciwati Sesalkan Mangkraknya Museum HAM di Kota Batu

BATU, KOMPAS.com - Yayasan Museum HAM Omah Munir akan melayangkan somasi kepada Pemkot Batu. Somasi itu guna mendesak penuntasan pengembangan isi dari Museum HAM Munir yang berada di Jalan H Sutan Hasan Halim, Sisir, Kota Batu, Jawa Timur.

Meski pembangunan fisik sudah selesai, tetapi pengembangan isi museum sampai sekarang belum terlaksana. Bangunan museum yang ada belum beroperasi dan terlihat mangkrak.

Ketua Yayasan Museum HAM Omah Munir, Suciwati mengatakan, sesuai rencana, akan ada wahana pendidikan HAM untuk anak-anak di tempat itu. Namun pemerintah belum bisa memfasilitasi kebutuhan untuk wahana tersebut.

Baca juga: Khofifah: Museum HAM Munir Akan Jadi Pembelajaran tentang Demokrasi

"Padahal kita semua sudah mengirimkan kurator. Rencana kita membuat wahana pendidikan HAM untuk anak," kata Suciwati pada Senin (5/6/2023) melalui voicenote WhatsApp.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Istri aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib, Suciwati saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/5/2023).

"Penandatanganan MoU dan dilanjutkan dengan PKS antara Disparta dan Yayasan Museum Munir di tahun lalu bulan November, harusnya itu menjadi kekuatan menyegerakan, membangun dan mengisi di Museum HAM Munir," katanya.

Dari informasi yang diperolehnya, pemerintah selalu beralasan dana untuk kebutuhan sulit dicairkan.

Suciwati menyayangkan kondisi itu, karena sudah sekian bulan tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan dari Museum HAM Munir.

"Dan itu selalu diberi alasan soal susahnya pencairan dana itu sendiri, tentunya kita enggak ngerti soal yang ada di internal pemkot dan pemprov, artinya itu yang juga harus dijelaskan kepada publik, sudah sekian bulan tidak ada kemajuan apa pun," katanya.

Suciwati menyampaikan, pihaknya merasa diabaikan dan menilai Pemkot Batu justru melakukan alih fungsi Museum HAM Munir untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Salah satunya, kegiatan kesenian.

Baca juga: Museum HAM dan Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Kematian Munir

"Sementara kegunaan di museum itu sendiri berbeda dengan fungsi yang diamanatkan, karena itu dipakai menyimpan gending-gending dan dipakai alih fungsi seperti nari-nari dan sebagainya, saya melihatnya begitu, kami enggak mengerti," katanya.

Selain itu, Pemkot Batu sudah membelanjakan kebutuhan Museum HAM Munir sekitar Rp 2 miliar tanpa komunikasi dengan pihaknya. Pembelanjaan yang ada dinilai sama sekali tidak terkait dengan manfaat dari museum tersebut.

"Itu sudah keluar uang Rp 2 M lebih dan kami tidak mau itu nantinya kami yang bertanggung jawab, karena itu sebetulnya sama sekali tidak terkait dengan pembangunan berupa isi yang akan kita berikan kepada publik," katanya.

Pihak Yayasan Museum HAM Omah Munir juga merasa dipermainkan oleh pemerintah. Pihaknya sudah berupaya menanyakan nasib kelanjutan dari Museum HAM Munir kepada Pemkot Batu.

"Kami sudah merasa bahwa kami sudah di pingpong, untuk menanyakan ini dilempar ke Kadispar, dilempar ke pihak keuangan Kota Batu, terus disuruh lagi menanyakan ke pihak provinsi, itu kami tidak mau diperlakukan seperti itu," katanya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya akan melakukan somasi kepada Pemkot Batu. Hal itu juga telah dikomunikasikan dengan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.

"Kita next mau somasi ini, beliau bilang siap," katanya.

Baca juga: Cerita di Balik Museum HAM Omah Munir, Suciwati: Jadi Rumah Pepeling

Pihak Yayasan Museum HAM Omah Munir  berharap, dapat segera menindaklanjuti tanggungjawabnya sebagai pengelola museum tersebut. Sehingga publik dapat segera memanfaatkan fasilitas pendidikan HAM yang ada di museum itu.

"Harapannya jelas disegerakan saja ini, soal proposal yang sudah kami kirimkan itu, dan tentu saja kita segera agar publik segera menikmati apa yang mau kita edukasikan kepada publik soal pendidikan HAM untuk anak," katanya.

Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan, pihaknya mengikuti aturan yang ada. Soal somasi yang akan dilayangkan Yayasan Museum HAM Omah Munir, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak.

"Kita tidak ingin ada salah paham. kami ikuti aturan yang berlaku agar kami tidak salah dalam penggunaan anggaran. Tidak komentar dulu biar tidak salah paham (soal somasi). Semua ada mekanisme dan tidak ingin kami saling menyalahkan," katanya.