Kusnadi Mundur dari Ketua PDI-P Jatim, Djarot : Jabatan Ketua DPRD Jatim Belum Dibahas

Langkah cepat

Langkah cepat PDI-P mengganti kadernya yang terindikasi terlibat kasus korupsi Dana Hibah diapresiasi Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam.

Hal itu, kata dia, menunjukkan PDI-P sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim dikonfirmasi Minggu (5/2/2023).

Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDI-P serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

"PDI P sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDI-P sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, hingga Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.