Kusnadi Mundur dari Ketua PDI-P Jatim, Djarot : Jabatan Ketua DPRD Jatim Belum Dibahas

SURABAYA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan belum membahas soal jabatan Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jatim.

Saat ini partai berlambang banteng itu masih fokus penataan pengurus usai Kusnadi mengundurkan diri sebagai Ketua DPD PDI-P Jatim.

"Belum dibahas soal jabatan Ketua DPRD Jatim. Kita masih konsentrasi di internal partai dulu," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di Surabaya, Sabtu (4/2/2023) malam.

Pihaknya masih memastikan roda organisasi partai masih tetap berjalan optimal usai pergantian Ketua DPD PDI-P Jatim dari Kusnadi kepada Said Abdullah.

"Bagi kami sangat penting karena konsolidasi partai harus tetap berjalan optimal menjelang Pemilu 2024," terangnya.

Seperti diketahui, selain menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Jatim, Kusnadi juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim, karena di Pileg 2019, PDI-P menjadi pemenang di Jatim dan meraih 27 kursi.

Kusnadi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI-P Jatim.

Dia fokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah di Jatim.

PDI-P menunjuk Said Abdullah sebagai Plt Ketua DPD PDI-P Jatim. Di DPP PDI-P, Said Abdullah menjabat Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI-P.

Di Senayan, dia juga Ketua Badan Anggaran (Bangga) DPR RI.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi, MHum, dari Jabatannya Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Serta Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT), dan Pelaksana Harian (PLH) Ketua DPD PDI-P Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.

Sementara untuk jabatan pelaksana harian, PDI-P menunjuk Budi Sulistyono atau Kanang.

Pasca operasi tangkap tangan terhadap wakil ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Simanjuntak, KPK terus melakukan proses penegakan hukum berupa pemeriksaan bahkan penggeledahan rumah dan ruang pribadi Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jatim, dan sejumlah pimpinan DPRD Jatim lainnya.

Sahat sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga kuat menerima uang sekitar Rp5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas).

Dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Langkah cepat

Langkah cepat PDI-P mengganti kadernya yang terindikasi terlibat kasus korupsi Dana Hibah diapresiasi Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam.

Hal itu, kata dia, menunjukkan PDI-P sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim dikonfirmasi Minggu (5/2/2023).

Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDI-P serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

"PDI P sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDI-P sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, hingga Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.