Paksa Masuk Kawasan Bromo, Rombongan Rubicon dan Land Cruiser Diminta Putar Balik, Polisi: Tak Ada Izin

KOMPAS.com - Video rombongan mobil Rubicon dan Land Cruiser memaksa masuk kawasan Gunung Bromo menjadi viral di media sosial.

Pengemudi bahkan sampai adu mulut dengan petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) yang mengadang rombongan itu.

Saat itu sejumlah pengemudi mobil Rubicon dan Land Cruser mengaku punya surat undangan di acara gubernur.

"Mereka tidak punya izin, akhirnya petugas TNBTS dan warga sekitar meminta mereka untuk kembali," kata Kapolsek Tosari Dedy Suryo Cahyono.

Baca juga: Video Viral di Medsos Adu Banteng Dua Sepeda Motor di Semarang, Dua Korban Tewas

Dedy melanjutkan, acara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tersebut baru akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022 mendatang.

"Informasi dari Pak Sion (petugas TNBTS), tidak ada acara dari gubernur pada hari Minggu. Tapi acaranya pada tanggal 3 Desember mendatang," katanya.

Baca juga: Rombongan Mobil Rubicon dan Land Cruiser Memaksa Masuk Kawasan Bromo hingga Bersitegang dengan Petugas

Penjelasan TNBTS

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Hubungan Masyarakat pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) Sarif Hidayat menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (19/11/2022), sekitar pukul 13.33 WIB.

Berdasar imbauan dari Dinas Pemprov Jawa Timur, kawasan TNBTS untuk sementara ditutup untuk umum.

"Benar, ada rombongan kendaraan jenis Rubicon dan Land Cruiser mencoba masuk kawasan Laut Pasir, tapi dicegat oleh petugas TNBTS," ungkapnya melalui pesan singkat, Selasa (22/11/2022).

Dalam video berdurasi 2 menit 39 detik tampak sejumlah pengemudi rombongan mobil mencoba memaksa masuk dan mengaku punya undangan.

Saat diadang pengemudi mengaku punya undangan di acara tanggal 20.

"Iki loh undangan acara kan tanggal 20," kata salah satu di antara pria tersebut dalam video yang beredar.

"Saya baru saja ngantar sama rekan-rekan orangnya survei masih di bawah dari Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi. Tidak ada yang boleh masuk kecuali ada surat undangan," jawab salah satu petugas.

(Penulis : Kontributor Kabupaten Malang, Imron Hakiki |Editor : Andi Hartik)