Lurah dan Camat di Surabaya Tanda Tangani Kontrak Kinerja, Ini yang Harus Dilakukan

SURABAYA, KOMPAS.com - Semua lurah dan camat di Kota Surabaya, Jawa Timur, menandatangani kontrak kinerja bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kontrak kinerja itu berlaku mulai bulan November hingga Desember 2022.

Terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan camat dan lurah berkaitan dengan kontrak kinerja tersebut. Di antaranya adalah camat dan lurah wajib saling berkolaborasi dengan dinas terkait dalam mengatasi suatu masalah tertentu di tengah masyarakat.

Selain itu, kontrak kinerja itu juga mewajibkan camat dan lurah melakukan pendataan stunting, anak putus sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan gizi buruk secara berkala.

Baca juga: Tugu Pahlawan Surabaya, Monumen yang Didirikan untuk Mengenang Peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945

"Setelah ini saya berharap tidak ada lagi camat, lurah maupun dinas yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi camat dan lurah yang tidak tahu data stunting di wilayahnya," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (9/11/2022).

Eri berpesan, setelah tanda tangan kontrak kinerja, camat dan lurah juga harus memastikan penerima manfaat permakanan di wilayahnya sudah tertangani 100 persen.

"Saya tidak mau dengar sampai ada anak disabilitas dan lanjut usia (lansia) tidak mendapatkan permakanan," ucap Eri Cahyadi.

Baca juga: Di Balik Penangkapan 2 Pemeran Video Mesum Kebaya Merah di Surabaya

Eri meminta, semua data MBR harus tervalidasi secara keseluruhan dan terkoneksi dengan data di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

Tidak hanya itu, ia juga berpesan kepada camat dan lurah supaya memiliki data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kerjanya masing-masing.

"Bukan hanya UMKM binaan loh, saya mau seluruh usaha mikronya. Di awal 2023 harus terdata semua," tegas dia.

KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

"Jangan sampai meleset. Didata juga bangunan yang tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di masing-masing wilayahnya. Selain itu, di setiap traffic light jangan sampai ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kalau sampai ada, camat, lurah, bahkan Kasatpol PP akan saya sanksi," papar dia.

Baca juga: 10 Rumah di Surabaya Ludes Terbakar, Wali Kota Surabaya Bantu Bangunkan Rumah dan Pekerjaan untuk 14 KK

Eri juga menyoroti soal pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, Eri meminta pelayanan di kecamatan dan kelurahan sesuai prosedur operasional standar.

Eri menambahkan, poin-poin tersebut akan dijadikan sebagai pedoman sekaligus bahan evaluasi untuk jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar kualitas pelayanan di tingkat dinas, kecamatan, dan kelurahan semakin baik.