Tak Penuhi Korum, DPRD Tuban Batal Gelar Rapat Paripurna R-APBD 2023

TUBAN, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban batal menggelar rapat paripurna membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna itu batal digelar karena jumlah kehadiran anggota DPRD Tuban sangat minim dan tak memenuhi kuorum.

Baca juga: Disimpan di Jok Motor, Uang Rp 33 Juta Milik Petani Tuban Dirampok, Latsari: Buat Beli Pupuk dan Ternak

Rapat paripurna dengan agenda laporan badan anggaran dan pandangan umum fraksi itu sejatinya digelar pada Rabu (2/11/2022) pukul 09.00 WIB.

Namun, rapat paripurna tak kunjung dimulai hingga pukul 13.00 WIB. Akhirnya, rapat itu pun dibatalkan.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky alias Lindra yang hadir sejak pukul 09.00 WIB di Gedung DPRD Tuban mengaku tidak mengetahui alasan pembatalan rapat paripurna tersebut.

"Kami diundang dan sudah memenuhinya, tapi dari pimpinannya tidak datang dan tidak ada mandat, saya tidak tahu alasannya apa sehingga dibatalkan," kata Bupati Lindra kepada Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Wakil Ketua DPRD Tuban Andhi Hartanto mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna ditunda karena tidak ada pimpinan DPRD yang membuka.

"Saya tidak dapat mandat untuk membuka rapat, jadi rapat selanjutnya akan dijadwalkan ulang," kata Andhi Hartanto saat ditemui Kompas.com.

Pihaknya juga tidak mengetahui informasi atau alasan ketidakhadiran puluhan anggota DPRD Tuban dalam agenda rapat paripurna tersebut.

Informasinya jumlah anggota dewan yang hadir hanya 23 orang dan selebihnya tidak hadir termasuk seluruh anggota fraksi PKB.

Baca juga: Pedagang Pentol di Ngawi Perkosa Mahasiswi Asal Tuban, Polisi: Mereka Kenal di Media Sosial

"Jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 23 orang tersebut tidak memenuhi kuorum rapat," ujarnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Tuban Miyadi yang seharusnya membuka rapat paripurna tersebut belum bisa dikonfirmasi terkait alasan ketidakhadiran sebagian besar anggotanya.