"Para kepala daerah dari PDI Perjuangan merupakan sintesa dari Presiden Jokowi. Bagaimanapun, gubernur maupun pemerintah daerah tak boleh memiliki politik pembangunan yang berbeda," kata Hasto.
"Ketika Presiden memiliki sebuah kebijakan, maka ini harus didukung dengan kebijakan di daerah. Karena presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara," imbuh dia.
Dalam acara ini, para kepala daerah juga menyampaikan kolaborasi untuk mendukung potensi daerah masing-masing.
Surabaya sebagai kota ekonomi kedua terbesar di Indonesia, misalnya, bisa mengambil produk pertanian dari daerah lain.
Sebaliknya, daerah produsen pertanian seperti Ponorogo dan Nganjuk bisa mengirim produk pertaniannya ke Surabaya dengan harga bersaing.
Baca juga: Perempuan Berusia 24 Tahun di Surabaya Tewas, Diduga Melompat dari Lantai 3 Tunjungan Plaza
"Ketika Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi telah menyampaikan masalah pokok kita adalah masalah perekonomian, bagaimana respons dari PDI Perjuangan?" katanya.
"Ternyata para Kepala daerah dari PDI-P mampu mengambil terobosan dengan melakukan kerja sama. Bahkan, ada ketua kelasnya. Mereka saling berbagi, berbagi pengalaman, dan kerja sama antarpara kepala daerah termasuk menekan inflasi," ucap dia.
Kolaborasi ini akan terus dilakukan sebagai pola penguatan ekonomi.
"Ini hal yang positif dan merupakan kultur PDI Perjuangan. Di antara kepala daerah ada kerja sama baik secara vertikal maupun horizontal," kata Hasto.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang