Lumajang Punya Mal Pelayanan Publik, Ada 17 Gerai dan 128 Layanan Masyarakat

LUMAJANG, KOMPAS.com - Perbaikan alur birokrasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Usai melakukan akselerasi dengan program melahirkan langsung menerima kartu keluarga baru dan akta kelahiran bayi, kini Pemkab Lumajang memusatkan semua layanan publik dalam satu atap.

Baca juga: Peringati Hari Tani Nasional, Warga di Lumajang Berebut Gunungan Hasil Bumi dan Olahan Ketan

Sebanyak 128 jenis layanan yang terbagi dalam 17 gerai itu disediakan setiap Senin-Jumat di Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Veteran Nomor 72, Lumajang.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, MPP merupakan upaya pemerintah mempercepat pemangkasan alur birokrasi yang dianggap panjang dan rumit.

MPP membuat warga bisa menyelesaikan semua jenis layanan seperti konsultasi, perizinan, administrasi, hingga pembayaran, di satu tempat saja.

"Contoh orang mau ngurus izin usaha itu cukup datang ke sini semua bisa beres karena lengkap di sini, tidak perlu lagi riwa-riwi (kesana kemari) bawa berkas, mau urus air atau listrik juga bisa dan langsung bayar karena ada bank juga," kata Thoriq usai meresmikan MPP, Sabtu (24/9/2022).

Adapun jenis layanan yang tersedia di MPP antara lain Samsat Corner Polres Lumajang, Kantor Pertanahan, Kantor Kemenag, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Perumda Air Minum Tirta Mahameru, DPMPTSP, dan Dinas Kesehatan.

Lalu, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dispendukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakann dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Selain 17 layanan itu, ada layanan imigrasi dari kantor cabang Malang yang akan membuka layanan untuk masyarakat Lumajang setidaknya seminggu sekali.

Baca juga: Kenaikan Ongkos Angkot di Lumajang Dinilai Terlalu Tinggi

Thoriq juga berencana menambah lima layanan lagi di MPP. Belum diketahui pasti jenis layanan apa yang dimaksud. Namun, menurut Thoriq, layanan itu akan segera bergabung di MPP dalam waktu dekat.

"Masih ada yang kosong, rencananya ada lima layanan lagi yang akan kita masukkan, insyaallah beberapa bulan ke depan," pungkasnya.