Ketua DPRD Kota Malang Tanda Tangani Kesepakatan Tuntutan Aksi Mahasiswa

MALANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menandatangani kesepakatan atas tuntutan para mahasiswa dalam aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa (12/4/2022).

Made bersedia menemui setelah para mahasiswa itu berorasi sekitar dua jam sejak pukul 11.30 WIB.

Made mengapresiasi aspirasi dari para mahasiswa. Menurutnya, apabila mahasiswa sudah turun ke jalan berarti ada sesuatu yang tidak beres.

Baca juga: Sejumlah Pasar di Kabupaten Malang Akan Terima Pasokan 6 Ton Minyak Goreng Curah

"Ini merupakan sinyal, terima kasih sudah diingatkan," kata Made saat berbicara di hadapan massa aksi, Selasa.

Sebagai orang nomor satu di bangku legislatif Kota Malang, dirinya juga bersepakat untuk menolak penundaan Pemilu 2024.

Dia mengingatkan bahwa sebagai negara hukum, Pemilu di Indonesia bisa ditunda. Namun dengan syarat seperti perubahan amendemen UUD 1945, dekrit Presiden, dan hasil komisi luar biasa yang kecil kemungkinan dilakukan.

"Pak Jokowi juga lantang tidak akan diperpanjang, Pemilu harus tetap dilaksanakan karena itu pesta demokrasi," katanya.

Begitu juga soal minyak goreng, Made mengakui kerap kali mendapatkan keluhan dari para pelaku UMKM.

Baca juga: Mahasiswa Demo di DPRD Jember, Tolak Penundaan Pemilu hingga Kenaikan Harga BBM

Menurutnya permasalahan tersebut juga dirasakan secara nasional dan diharapkan ada penyelesaian dari pemerintah pusat.

Made juga memastikan akan memfasilitasi kebutuhan mahasiswa pada tuntutan yang ada di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. 

"Saya akan memfasilitasi kepada Wali Kota Batu dan DPRD Kota Batu, yang di Kabupaten Malang kita sepakat menolak itu soal sawit," katanya.

Politikus PDIP itu juga berjanji tuntutan para mahasiswa akan disampaikan secepatnya kepada DPR RI.

Beri waktu seminggu

Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhilla mengatakan akan memberikan waktu selama satu minggu bagi DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti tuntutan yang ada.

Pihaknya mengancam apabila tuntutan yang ada tidak digubris maka para mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak.

"Setelah ditandangani tuntutan kami, jika dalam waktu seminggu tidak ada tindak lanjut maka kami akan turun ke jalan lagi dengan masa yang lebih besar," katanya.

Terdapat 25 tuntutan berkaitan dengan isu nasional dan daerah Malang Raya yang disuarakan.

Baca juga: Soal Banner Galang Dana untuk Pembebasan Lahan Jalan, Begini Penjelasan Pemkot Malang

Di antaranya menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu, menuntut pemerintah memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor di balik penimbunan minyak goreng.

Kemudian menuntut pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertamax, menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu, membatalkan rencana budidaya kelapa sawit di Malang Selatan dan lainnya.

Adanya kegiatan tersebut menyebabkan sisi selatan Jalan Tugu ditutup. Kendaraan bermotor yang melintas dari arah Stasiun Malang terpaksa melewati sisi utara atau jalan yang ada menjadi dua ruas.

Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan menjamin bahwa pihaknya tidak  melakukan tindakan represif kepada para mahasiswa jika unjuk rasa berjalan dengan damai.

Baca juga: Sambil Menenteng Jeriken, Ibu-ibu di Malang Antre Beli Minyak Goreng Curah

Total ada 1.300 personel gabungan baik dari aparat keamanan dan unsur lainnya yang disiagakan serta satu mobil water canon yang disiapkan.

Dia mengatakan dari 1.300 personel gabungan yang diterjunkan di antaranya dari Polres Malang Kota, Brimob Polda Jatim, Satpol PP Kota Malang, Polres Malang, Polres Batu, Kodim 0833 Kota Malang.

"Unsur lainnya juga ada dari Dishub Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Pemadam Kebakaran dan dinas terkait lainnya," katanya.

Sekitar pukul 13.30 masa membubarkan diri dengan tertib.