Tekan Angka Stunting di Ponorogo, Menko PMK Minta Tradisi Pernikahan Sedarah Dihentikan

PONOROGO, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, tradisi pernikahan sedarah yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, harus dihentikan dan dituntaskan hingga akarnya. Sebab, pernikahan sedarah acapkali melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.

"Banyak yang melahirkan difabel terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah," kata Muhadjir saat berkunjung ke Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Motor Ditabrak Orang Tak Dikenal, 2 Pemotor di Ponorogo Tewas

Untuk diketahui, warga di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, sebelumnya banyak yang melakukan pernikahan sedarah. Akibatnya, tak jarang pasangan pernikahan sedarah itu melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.

Muhadjir menuturkan, saat ini kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen. Kendati demikian, pernikahan sedarah harus tetap menjadi perhatian pemerintah setempat agar dapat menekan prevalensi stunting.

“Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkab Ponorogo agar dipastikan kalau bisa di sini sudah harus nol persen stunting, terutama di wilayah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel," kata Muhadjir.

Baca juga: Korupsi Proyek Jalan Rp 940 Juta, 4 ASN Pemkab Ponorogo Jadi Tersangka

Agar tak terjadi perkawinan sedarah, kata Muhadjir, sudah ada kesadaran dari warga yang tinggal di kampung difabel untuk mencari jodoh di luar desa.

Muhadjir menjelaskan, saat ini persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 3,74 persen. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenko PMK, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mencapai 90.000 orang. Dari jumlah itu, 86.000 lainnya masuk kategori penduduk miskin ekstrem.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, kemiskinan ekstrem di Ponorogo disebabkan oleh kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Selain itu, kondisi rumah yang belum layak huni dan di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel.

Terhadap fakta itu, Muhadjir berharap seluruh pemerintah setempat untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Ponorogo.