Mahasiswa di Kota Malang Demo Tuntut Mendag Dicopot, Dinilai Tak Becus Urus Minyak Goreng

MALANG, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang melakukan demonstrasi menuntut dicopotnya Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Muhammad Lutfi.

Demonstrasi dilakukan di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Malang, Selasa (22/3/2022) siang.

Aksi tersebut sempat diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan saling dorong dengan aparat kepolisian.

Baca juga: Cerita Warga Antre 6 Jam demi Minyak Goreng Curah di Solo: Belum Sarapan

Tuntut Mendag dicopot

Korlap aksi, Rahmat Madubun mengatakan, ada beberapa alasan massa menuntut Mendag, Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya.

Mereka mengganggap Mendag tidak becus menangani dan mengontrol harga minyak goreng.

Pertama, Mendag, M Lutfi telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Kelapa Sawit pada 26 Januari lalu.

Aturan tersebut dianggap tidak mampu menahan lonjakan harga sehingga menyebabkan terjadinya krisis dan kelangkaan minyak goreng di pasar dan pemerintah dinilai telah tutup mata.

"Kedua, krisis minyak goreng ini menjadi kisah yang menyedihkan. Ada dua orang ibu-ibu di Kalimantan Timur mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng, tapi mirisnya krisis minyak goreng telah merenggut nyawa karena inkonsistensi kebijakan dan kurangnya keseriusan," katanya.

Baca juga: KPPU Wilayah III Temukan Praktik Pembelian Minyak Goreng Bersyarat Saat HET Belum Dicabut

Massa juga menyesalkan adanya pencabutan HET pada 16 Maret 2022 melalui Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Pencabutan aturan tersebut dinilai sebagai bukti menyerahnya pemerintah kepada penimbun minyak goreng dan angkat tangan terhadap persoalan tersebut.

Sebab usai HET dicabut, stok minyak goreng membanjiri pasaran, namun harga menjadi mahal.

Baca juga: Sidak, Polisi Temukan Minyak Goreng Seharga Rp 27.000 Per Liter di Buleleng 

Ingin temui Ketua DPRD

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa bersikeras untuk menemui Ketua DPRD Kota Malang. Namun saat itu, yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan di luar kota.

Kemudian massa menuntut untuk bertemu dengan perwakilan pimpinan DPRD Kota Malang lainnya.

Tiga orang anggota DPRD Kota Malang yakni Suryadi, Gagah Soeryo dan Harvard sempat keluar tetapi massa aksi menolak.

"Itu alumni HMI kita, jadi sepertinya kita sengaja mau diadu domba oleh mereka, supaya bertabrakan, sekarang tidak ada Ketua DPRD sedang di Surabaya, jadi kita berharap Wakil Ketua saja bisa menemui kita," kata perwakilan massa.

Baca juga: Marak Prostitusi Online di Kota Malang, Polisi: Bisa Dikenai UU ITE

Sekitar pukul 14.30 WIB, perwakilan anggota DPRD Kota Malang yakni Wakil Ketua II H Asmualik dan Wakil Ketua III Rimzah menemui para mahasiswa.

Rimzah mengatakan pihaknya akan tetap menerima rilis dari masa aksi. Soal tuntutan, pihaknya tidak bisa memutuskan dan akan menyalurkan aspirasi tersebut ke pimpinan masing-masing di DPR RI.

"Saat njenengan (anda) memberikan rilis ini, kami yang legislatif yang ada di tingkatan daerah, provinsi dan pusat selalu bersinergi. Di mana pada saat rilis disampaikan teman-teman mahasiswa demonstran, jika ini memang sangat mendesak maka dari itu rilis ini kami terima dan teruskan," kata Rimzah kepada demonstran.