Ribuan Penerima Belum Cairkan BPNT, Risma: Kalau Tak Selesai, Maret Uang Harus Kembali ke Negara

PASURUAN, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, dan Desa Bantaran, Probolinggo, Jawa Timur. Risma meninjau percepatan pencairan program bantuan pangan nontunai (BPNT) kartu sembako dari sisa tahun anggaran 2021, Senin (21/2/2022).

Menurut Risma, terdapat 7.823 penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 2.397 KKS sudah disalurkan hingga 20 Februari 2022. Sehingga, tersisa 5.426 penerima yang belum mendapatkan kartu.

Baca juga: Buntut Dugaan Pungli BPNT di Kebumen, Bupati Setop Bantuan Operasional TKSK

Kartu itu belum disalurkan karea ada 4.412 keluarga penerima manfaat yang tidak hadir dan 1.014 KKS ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat, dan tidak ditemukan.

"Jadi ini saya melakukan proses percepatan pencairan (BPNT) karena yang 2021 ini banyak yang belum terealisasi, sekitar 5.426 orang," kata Risma di Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Senin (21/2/2022).

Risma menyampaikan, ada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum bisa menerima bantuan hingga delapan bulan.

Padahal, untuk penerima baru, maksimal enam bulan seharusnya sudah bisa dicairkan.

Oleh karena itu, Risma meminta agar dalam waktu dua hari, pencairan bansos kepada 5.426 KPM di Kabupaten Pasuruan, harus sudah tuntas.

"Ternyata ada yang delapan bulan belum cair. Jadi artinya memang ada yang belum terealisasi. Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan, dua hari ini harus kelar 5.426 KPM ini," ujar Risma.

Sementara itu, saat berkunjung ke Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Risma menyebut total KKS di Kabupaten Probolinggo yaitu sebanyak  7.760. Per tanggal 20 Februari 2022, KKS yang sudah tersalur 1.835 dan KKS belum tersalur 5.925.

KKS belum tersalurkan sebanyak 5.925 dikarenakan ada 5.805 KPM tidak hadir dan 120 KKS ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.

Risma menginginkan agar dalam waktu tiga hari, bantuan sosial tersebut bisa segera tersalurkan.

"Karena kalau enggak selesai, bulan Maret itu uang harus kembali ke negara. Jadi kenapa saya turun, ya untuk memastikan bahwa itu (bansos) bisa diterima penerima manfaat," ucap Risma.

Jika ada penerima KKS yang belum mengambil bantuan sosial tersebut, maka bantuannya harus diantar ke rumah KPM.

Risma telah menyampaikan hal tersebut kepada para pendamping dan pihak bank.

"Nanti kalau ada yang belum ngambil kita harus antar, harus antar ke rumah. Karena di beberapa tempat case-nya memang mereka sakit, tidak bisa mengambil ke sini. Jadi karena itu, saya sudah pesankan ke pendamping maupun bank untik bisa diantar ke rumah kalau mereka tidak datang," ujar Risma.