Ribuan Penerima Belum Cairkan BPNT, Risma: Kalau Tak Selesai, Maret Uang Harus Kembali ke Negara

Menurut Risma, terdapat 7.823 penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 2.397 KKS sudah disalurkan hingga 20 Februari 2022. Sehingga, tersisa 5.426 penerima yang belum mendapatkan kartu.

Kartu itu belum disalurkan karea ada 4.412 keluarga penerima manfaat yang tidak hadir dan 1.014 KKS ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat, dan tidak ditemukan.

"Jadi ini saya melakukan proses percepatan pencairan (BPNT) karena yang 2021 ini banyak yang belum terealisasi, sekitar 5.426 orang," kata Risma di Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Senin (21/2/2022).

Risma menyampaikan, ada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum bisa menerima bantuan hingga delapan bulan.

Padahal, untuk penerima baru, maksimal enam bulan seharusnya sudah bisa dicairkan.

Oleh karena itu, Risma meminta agar dalam waktu dua hari, pencairan bansos kepada 5.426 KPM di Kabupaten Pasuruan, harus sudah tuntas.

"Ternyata ada yang delapan bulan belum cair. Jadi artinya memang ada yang belum terealisasi. Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan, dua hari ini harus kelar 5.426 KPM ini," ujar Risma.

Sementara itu, saat berkunjung ke Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Risma menyebut total KKS di Kabupaten Probolinggo yaitu sebanyak  7.760. Per tanggal 20 Februari 2022, KKS yang sudah tersalur 1.835 dan KKS belum tersalur 5.925.

KKS belum tersalurkan sebanyak 5.925 dikarenakan ada 5.805 KPM tidak hadir dan 120 KKS ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.

Risma menginginkan agar dalam waktu tiga hari, bantuan sosial tersebut bisa segera tersalurkan.

"Karena kalau enggak selesai, bulan Maret itu uang harus kembali ke negara. Jadi kenapa saya turun, ya untuk memastikan bahwa itu (bansos) bisa diterima penerima manfaat," ucap Risma.

Jika ada penerima KKS yang belum mengambil bantuan sosial tersebut, maka bantuannya harus diantar ke rumah KPM.

Risma telah menyampaikan hal tersebut kepada para pendamping dan pihak bank.

"Nanti kalau ada yang belum ngambil kita harus antar, harus antar ke rumah. Karena di beberapa tempat case-nya memang mereka sakit, tidak bisa mengambil ke sini. Jadi karena itu, saya sudah pesankan ke pendamping maupun bank untik bisa diantar ke rumah kalau mereka tidak datang," ujar Risma.

Pemberdayaan untuk keluarga muda

Dalam kunjungan kerja di Pasuran dan Probolinggo, Risma juga sempat berdialog dengan penerima bansos berusia muda.

Ia menginginkan warga berusia muda agar tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos.

Warga berusia muda ini nantinya diberikan akses untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

"Ya, karena mereka secara fisik masih kuat, sayang mereka kalau hanya diam menunggu bantuan yang sebulannya itu hanya Rp 200.000. Nah, karena itu, kita percepat dengan kita memberikan santunan untuk me-leverage mereka keluar dari bantuan itu. Sehingga kapasitas mereka bisa lebih besar," ujar Risma.

Risma mengaku, sebenarnya ada banyak pemuda yang sudah tidak mendapat bansos tetapi bisa bangkit dan memiliki pandapatan yang cukup.

Ia yakin bahwa pemberdayaan terhadap para pemuda akan mampu meningkatkan derajat hidup mereka.

"Saya sudah bisa membuktikan, bahkan orang-orang disabilitas pun mereka mempunyai kapasitas lebih. Jadi yang sudah kita bantu ada yang sehari pendapatannya Rp 500.000, Rp 300.000, itu bersih ya. Ada yang bahkan 1 bulan itu bisa terima bisa Rp 4-5 juta," kata Risma.

"Artinya mereka bisa keluar. Jadi karena itu kita perlu optimalkan supaya mereka bisa maksimal, sehingga bisa keluar dari kemiskinan," imbuh Risma.

Oleh karena itu, mulai tahun ini, Risma akan menyetop bantuan sosial kepada penerima manfaat berusia muda.

Sebab, mereka akan diberi akses berupa pekerjaan dan pemberdayaan untuk bisa mandiri dengan berwirausaha.

"Kita akan lakukan pemberdayaan, kita akan siapkan modal untuk usaha mereka. Sehingga mereka ke depan tidak jadi beban negara. Karena mereka bisa lebih mandiri dan untuk persiapan hari tuanya lebih baik, dibandingkan dengan hanya terima bansos sebulan Rp 200 ribu. Dari pemda juga sepakat terkait hal itu," kata Risma.

"Saya berharap pemda proaktif karena harus ada ikut ukur kontrol rutin untuk bisa memantau penerima bantuan itu kondisinya seperti apa," tutur Risma.

Usai melakukan kunker ke Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, Risma langsung bertolak menuju Lapangan Penanggal, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Di sana, Mensos Risma akan menyerahkan santunan ahli waris korban bencana meninggal akibat awan panas guguran Gunung Semeru tahap II, yaitu untuk 24 orang ahli waris dengan jumlah total bantuan senilai Rp 360 juta.