Jatim Lumbung Pangan, Khofifah Diminta Tolak Kebijakan Impor Beras

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur Ahmad Nawardi mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana impor beras pemerintah.

Jatim, kata dia, adalah lumbung pangan yang produksi berasnya selalu surplus.

"Jadi, saya minta Ibu Gubernur menolak rencana impor beras. Beras impor hanya merusak harga beras petani lokal," kata Ahmad, saat dikonfirmasi, Jumat (19/3/2021).

Pria yang juga anggota DPD RI asal Jatim ini mengaku mendapatkan banyak keluhan dari kelompok petani di Jatim beberapa hari terakhir.

Baca juga: Sanur Disiapkan Jadi Zona Hijau Pariwisata, 35.000 Orang Bakal Divaksin dalam Sebulan

"Mereka khawatir produk berasnya tidak terserap," ujar dia.

Jika memang pemerintah pusat harus impor beras, maka Gubernur Jatim harus tetap menolak beras impor masuk ke Jatim.

"Kalau hanya lewat dan bongkar muat tidak masalah, tapi kalau sampai masuk ke pasar Jatim jangan," tegas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada 15 Oktober 2020, Jatim menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.

Produksi padi Jatim meningkat 0,44 juta ton dari 9,58 juta ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton di 2020.

Tidak hanya itu, surplus produksi beras Jawa Timur pun meningkat di tahun 2020 ini.

Dari yang sebelumnya hanya sebesar 1,28 juta ton pada tahun 2019, menjadi 1,50 juta ton di tahun 2020.

Terpisah, Anggota Komisi B bidang Perekonomian DPRD Jatim Ahmad Athoillah mengaku prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba.