Jatim Lumbung Pangan, Khofifah Diminta Tolak Kebijakan Impor Beras

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur Ahmad Nawardi mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana impor beras pemerintah.

Jatim, kata dia, adalah lumbung pangan yang produksi berasnya selalu surplus.

"Jadi, saya minta Ibu Gubernur menolak rencana impor beras. Beras impor hanya merusak harga beras petani lokal," kata Ahmad, saat dikonfirmasi, Jumat (19/3/2021).

Pria yang juga anggota DPD RI asal Jatim ini mengaku mendapatkan banyak keluhan dari kelompok petani di Jatim beberapa hari terakhir.

"Mereka khawatir produk berasnya tidak terserap," ujar dia.

Jika memang pemerintah pusat harus impor beras, maka Gubernur Jatim harus tetap menolak beras impor masuk ke Jatim.

"Kalau hanya lewat dan bongkar muat tidak masalah, tapi kalau sampai masuk ke pasar Jatim jangan," tegas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada 15 Oktober 2020, Jatim menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.

Produksi padi Jatim meningkat 0,44 juta ton dari 9,58 juta ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton di 2020.

Tidak hanya itu, surplus produksi beras Jawa Timur pun meningkat di tahun 2020 ini.

Dari yang sebelumnya hanya sebesar 1,28 juta ton pada tahun 2019, menjadi 1,50 juta ton di tahun 2020.

Terpisah, Anggota Komisi B bidang Perekonomian DPRD Jatim Ahmad Athoillah mengaku prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba.

"Sebaiknya pemerintah berpikir ulang, tidak tergesa-gesa sebelum membuat kebijakan. Apalagi, sebentar lagi para petani mulai panen raya. Saya kira kalau beras banyak, lalu mau impor, tentu tidak masuk akal," kata dia.

Jika memang benar pemerintah mengimpor beras, kata politisi PKB ini, sama saja membunuh petani, karena harga beras petani lokal akan jatuh dan tidak terserap di pasar.

"Khususnya dari Jatim, karena Jatim selama ini adalah produsen beras tertinggi nasional dan merupakan lumbung pangan nasional," ucap dia.

Seperti diberitakan, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Klaim pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pasokan beras pada hingga Mei 2021 aman, bahkan ketersediaannya surplus lebih dari 12 juta ton.

Dari data prognosa dan ketersediaan kebutuhan pangan pokok pada periode Januari hingga Mei 2021 yang dibuat oleh Kementan, ketersediaan beras sebanyak 24,9 juta ton dan kebutuhannya sekitar 12,3 juta ton.

Syahrul mengatakan, surplus beras tersebut terjadi karena adanya panen raya pada Maret-April 2021.