Ditemui Ketua DPRD Kota Malang, Massa Aksi HMI Ajukan 9 Tuntutan

MALANG, KOMPAS.com - Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Massa aksi menyuarakan akumulasi keresahan terhadap kondisi bangsa, terutama yang berkaitan dengan institusi DPR dan Polri.

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di Malang tersebut dengan tegas menuntut reformasi total di tubuh legislatif dan kepolisian.

Baca juga: Antisipasi Terjadi Ricuh, 2 Kelompok Mahasiswa Batalkan Aksi di DPRD Kota Malang

Aksi mereka direspons oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang turun langsung menemui para demonstran bersama seluruh ketua fraksi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan untuk menindaklanjuti sembilan tuntutan massa aksi. Selanjutnya, massa aksi membubarkan diri.

Namun, massa mahasiswa menegaskan bahwa penandatanganan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka.

"Ini bukan sebatas tanda tangan dan selesai. Kami berkomitmen akan terus menindaklanjuti. Kami menuntut bukti konkret bahwa tuntutan ini diteruskan ke pusat. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kembali ke jalan dengan jumlah yang jauh lebih besar," kata perwakilan massa aksi dalam orasinya pada Senin (1/9/2025).

Baca juga: 61 Orang yang Ditangkap di Malang Dibebaskan, Mahasiswa Bantah Terlibat Aksi Anarkistis

Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, mengatakan bahwa aksi ini lahir dari keresahan panjang atas berbagai persoalan nasional. Sehingga, pihaknya tetap memilih turun ke jalan.

"Ini adalah akumulasi keresahan, terutama melihat kondisi di tubuh DPR RI. Pernyataan-pernyataan anggota dewan yang kerap memancing amarah publik hingga kasus etika harus segera dirombak," ujar Mirdan Idham.

Sembilan tuntutan yang disuarakan HMI Cabang Malang kepada DPRD Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.
2. Reformasi institusi Polri secara menyeluruh.
3. Copot anggota DPR yang tidak memiliki etika dan membuat kegaduhan.
4. Audit independen keuangan legislatif, mencakup fasilitas dan anggaran
5. Usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.
6. Efisiensi gaji dan tunjangan anggota DPR.
7. Mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
8. Usut tuntas kematian pengemudi ojek online dan demonstran yang menjadi korban.
9. Menuntut komitmen DPRD Kota Malang untuk meneruskan aspirasi ke tingkat pusat.

Lebih lanjut, HMI tetap pada pendiriannya untuk mengawal janji tersebut secara ketat. Mereka menuntut adanya laporan tindak lanjut yang transparan dari pihak DPRD Kota Malang sebagai bukti keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan apresiasinya dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

"Komitmen kami adalah di dalam tuntutan teman-teman ini ada yang bisa kita lakukan di ranah DPRD Kota Malang, itu yang akan kami lakukan, kemudian sisanya kami akan meneruskan dan melanjutkan ke pusat," kata Amithya di hadapan massa aksi.