Paskibraka Terpaksa Kibarkan Bendera di Jalan, Ini Penjelasan Kepala SMAN 8 Malang

MALANG, KOMPAS.com – SMAN 8 Kota Malang terpaksa menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia di ruas Jalan Veteran, Minggu (17/8/2025), akibat ketiadaan lapangan sekolah yang memadai.

“Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa, dan kami ingin memastikan semua siswa dapat merayakannya dengan layak,” kata Kepala SMAN 8 Kota Malang Nuraeni, kepada Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwa lapangan yang biasa digunakan sekolah telah diambil alih kembali oleh Universitas Negeri Malang (UM) sejak akhir Mei 2025. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah tidak memiliki tempat yang cukup luas untuk menggelar upacara.

“Dulu kami memiliki lapangan di samping sekolah, namun kini area tersebut telah dipagar dan dikelola kembali oleh UM,” ucapnya.

Baca juga: Tali Putus Saat Upacara, Siswa SD di Aceh Panjat Tiang Bendera demi Kibarkan Merah Putih

Upacara tersebut melibatkan sekitar 950 siswa dan 100 guru serta tenaga kependidikan. Untuk pelaksanaan kegiatan, lajur jalan dari arah timur ke barat tepat di depan sekolah ditutup sementara dan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontra flow.

Menurut Nuraeni, penggunaan jalan dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi pasukan pengibar bendera. “Bagaimana paskibraka kami dapat bergerak leluasa jika upacara dipaksakan di dalam sekolah? Langkah ini kami ambil untuk memfasilitasi ekspresi nasionalisme para siswa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihak sekolah memahami kebijakan UM yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan memiliki otonomi dalam mengelola asetnya.

Baca juga: Viral Video Aksi Robek Bendera Merah Putih, Siswa MAN 1 Padang Gagal Ujian

“Kami menghormati keputusan UM. Fokus utama kami adalah memberikan hak para siswa untuk merayakan hari kemerdekaan. Mohon isu ini tidak diperuncing menjadi sebuah konfrontasi,” jelasnya.

Meski dilakukan di jalan dengan ruang terbatas, upacara berjalan lancar dan penuh semangat. Nuraeni mengungkapkan bahwa permasalahan kekurangan lahan telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan kementerian terkait.

“Keputusan akhir mengenai solusi permanen masih dalam kajian pemerintah pusat. Salah satu opsi yang pernah dibicarakan adalah tukar guling aset,” katanya.

Pihak sekolah berharap upacara di jalan ini dapat menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan agar segera mencari solusi permanen demi menunjang kegiatan belajar dan pembentukan karakter siswa.