Sekolah Rakyat SD di Sumenep Kemungkinan Akan Terkendala Restu Orangtua

SUMENEP, KOMPAS.com - Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep, Jawa Timur pesimistis terhadap pemenuhan calon siswa Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar (SD).

Hal ini disampaikan setelah menerima laporan dari pendamping PKH di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, yang menyebutkan adanya kendala dari pihak orangtua.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar orangtua keberatan anaknya mengikuti sistem pendidikan boarding school karena usia anak yang masih terlalu belia.

"Yang kami pesimis adalah siswa untuk SD, karena seperti di Desa Pinggir Papas, laporan yang kami terima, keluarga agak keberatan karena siswa harus menginap atau boarding school itu," ujar Hairullah, Ketua Korkab PKH Sumenep kepada Kompas.com, Sabtu (5/7/2025).

Baca juga: Mensos Targetkan 10.000 Siswa di 100 Titik Sekolah Rakyat Tahap Dua

Sementara itu, lanjut Hairullah, untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), pihaknya lebih optimistis karena sudah ada enam anak di Kecamatan Sapeken yang siap mengikuti program.

"Kalau untuk jenjang SMP, kemungkinan (kuota) terkejar, kayak Sapeken, kami dapat laporan, 6 anak sudah siap," katanya. 

Korkab PKH yang akrab disapa Ipong itu menyampaikan, usulan awal Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya adalah memulai Sekolah Rakyat pada tahun depan.

Untuk tahun ini, fokus pada pembangunan lembaga dan penyediaan tenaga pendidik.

Namun, karena Sumenep ikut ditunjuk untuk pemenuhan kuota Sekolah Rakyat Jawa Timur tahun ini, persiapan pun harus dipercepat.

"Sebenarnya, idealnya, andai tidak mepet-mepet begini, kan usulan kita tahun depan, tahun ini kita fokus ke pembangunan lembaganya," ujarnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Siap Dibuka Juli 2025, Sasar Anak dari Keluarga Miskin

Meski proses perekrutan berjalan cepat, pihaknya tetap akan berupaya mengundang calon siswa yang lolos untuk dialog bersama.

"Tapi mungkin nanti setelah perekrutan, tetap kita undang mereka yang positif-positif sebagai calon siswa di Sekolah Rakyat," katanya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memperkirakan sulit menyiapkan calon siswa untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang rencananya dibuka tahun ajaran ini.

Sebab, saat ini proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah masuk tahap pendaftaran untuk jenjang SD dan SMP, sesuai kalender pendidikan.

"Artinya ini sudah mepet dengan tahun ajaran baru, tapi bukan tidak mungkin ya," kata Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Rabu (2/7/2025) lalu.

Dinas Pendidikan menyebut, siswa yang sudah masuk data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) secara otomatis tidak boleh dimasukkan ke dalam program Sekolah Rakyat.