Eri Cahyadi Pilih Rapat Online, Pengusaha Hotel Tak Masalah tetapi Berharap Pariwisata Digenjot

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memilih menggelar rapat melalui online meeting ketimbang menyewa hotel.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkegiatan di hotel dan resto, termasuk kegiatan rapat.

Kebijakan ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha perhotelan di tengah efisiensi anggaran.

Kendati demikian, Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya membatasi rapat di hotel maupun resto.

"Mulai zaman wali kota siapa pun juga enggak pernah (rapat di hotel atau restoran). Cuma kalau ada kegiatan yang mendatangkan tamu dari luar kota, kita di hotel," kata Eri Cahyadi, Jumat (6/6/2025).

Baca juga: Eri Cahyadi Tunjuk Kepala Bapenda Isi Jabatan Plt Sekda Surabaya

Merespons hal itu, General Manager Vasa Hotel, Roberto Kotambunan mengaku tak masalah karena setiap pemda memiliki kebijakan masing-masing.

“Itu kebijakan Pemkot pasti ada alasan, penyebab, dan tujuannya yang ingin dicapai,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, langkah lain yang bisa mengisi perputaran ekonomi Surabaya di sektor perhotelan yakni dengan menggenjot sektor pariwisata.

“Jadi apakah yang ditekankan misalnya di sektor pariwisata. Mungkin dari sektor government tidak ada kegiatan tapi pariwisatanya dipromosikan lebih gencar,” ujarnya.

Ketika Pemkot Surabaya gencar melakukan promosi wisata, tidak menutup kemungkinan akan mengundang tamu-tamu asing yang datang ke Kota Pahlawan.

“Kedatangan turis-turis inbound sehingga mereka bisa menggantikan porsi hilangnya sektor pemerintahan,” ucap Robert.

Baca juga: Kemendagri Beri Lampu Hijau Pemda, Hotel Bintang 5 di Surabaya Masih Sepi Orderan Pemerintah

Baginya, apabila pengalihan segmentasi tidak dipertimbangkan oleh pemda maka sektor perhotelan di Surabaya kemungkinan sulit bangkit dari dampak efisiensi.

“Kalau tidak dilakukan itu berarti memang sangat terdampak, karena tidak ada pengalihan segmentasi,” ujarnya.

Dalam empat bulan terakhir, okupansi hotel bintang 5 Surabaya mengalami penurunan.

“Turunnya lumayan drastis sekitar 40 persen. Karena yang kami takutkan justru efisiensi bukan hanya dilakukan pemerintah tapi juga ekosistem yang sudah terbentuk,” kata Robert.

Akibat dari dampak efisiensi, pengusaha hotel juga melakukan efisiensi mulai tiga bulan belakangan dengan pengurangan utilitas dan daily worker yang menyesuaikan kebutuhan.

Robert berharap, keputusan Kemendagri yang kembali mengizinkan pemda berkegiatan di hotel dapat membangkitkan kembali ekosistem sektor perhotelan dan resto.