Dipanggil DPRD Surabaya, Diana Bantah Tahan Ijazah Karyawannya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengusaha UD Sentosa Seal, Jan Hwa Diana, mengaku tidak menahan ijazah karyawannya saat diminta keterangan oleh Komisi D DPRD Surabaya.

Diana dan mantan karyawannya, Nila Handiyarti, yang mempermasalahkan penahanan ijazah, dipanggil oleh Komisi D DPRD Surabaya pada Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, meminta klarifikasi terkait dugaan bahwa perusahaan Diana menahan 31 ijazah mantan karyawannya.

Namun, Diana membantah bahwa dia menahan ijazah para karyawannya.

“Saya tidak merasa menahan, saya tidak merasa menitipkan, saya tidak tahu (posisi ijazah),” kata Diana.

Baca juga: Terus Dampingi Proses Hukum Korban Penahanan Ijazah, Eri Cahyadi: Biar Tuntas, Tidak Mengambang

Lebih lanjut, Diana mengaku tidak menghafal siapa saja karyawannya karena kerap keluar masuk bekerja di perusahaannya.

“Kita tidak ada waktu ngurusin hal seperti itu (administrasi karyawan). Jadi, kita kalau disuruh ingat ini siapa, kapan kita kerjanya?” terangnya.

Baca juga: Soal Penahanan Ijazah oleh Diana, Pemkot Surabaya Akan Mediasi dan Minta Dikembalikan

Dia meminta kepada karyawannya atau pihak manapun yang merasa tidak puas untuk melapor ke Disnaker atau kepolisian.

“Kalau ada yang merasa tidak puas, gitu kan, memang ada jalurnya. Disnaker kan nanti yang menilai dari bukti-bukti kepolisian,” jelasnya.

Korban menangis

Sementara itu, mantan karyawannya, Nila Handiyarti, yang mengaku ditahan ijazahnya, menangis saat hearing.

Baginya, ijazah SMA sangatlah penting untuk mencari pekerjaan.

“Ibu saya perjuangannya sangat luar biasa menyelesaikan perjuangannya. Saat SMA, kami kesulitan ekonomi, kami harusnya putus sekolah. Kami minta tolong ke Komnas HAM,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus penahanan ijazah hingga tuntas.

“Tentunya, pasti ketika ada korbannya, ini harusnya dicari. Kita minta Dinas Tenaga Kerja, baik itu provinsi maupun kota, untuk berkoordinasi. Kalau bisa berkoordinasi juga, ini kasus hilangnya ijazah,” ucapnya.

Dia menyentil Dinas Ketenagakerjaan Kota dan Provinsi agar kasus ini tidak berulang.

“Ijazah seseorang ini sangat penting. Ketika dia resign, dia ingin bekerja lagi, pasti dimintai ijazah di tempat-tempat lain,” pungkasnya.