Kerugian Rp 52 Miliiar, Pemkab Situbondo Mampu Bantu Korban Banjir Rp 825 Juta

SITUBONDO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, akan segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat banjir.

Pendataan kerusakan telah selesai dan sosialisasi mengenai bantuan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Sruwi Hartanto, mengungkapkan bahwa sosialisasi bantuan untuk rumah yang hancur akibat banjir dijadwalkan berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025.

Sosialisasi ini akan dilakukan oleh petugas BPBD.

Baca juga: Hujan Semalaman, 26 Rumah di Situbondo Terendam Banjir

"Hari Senin ini akan ada sosialisasi bantuan, insyaallah dua minggu ke depan akan dimulai pembangunan," katanya kepada Kompas.com melalui telepon pada Jumat (14/3/2025).

Sruwi juga menambahkan bahwa pihak organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengadakan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo pada 10 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa sebanyak 118 rumah akan dibangun ulang karena mengalami kerusakan berat.

Namun, jumlah rumah yang akan diperbaiki kini berkurang menjadi 55 rumah.

Pengurangan ini terjadi karena sejumlah rumah telah diperbaiki pihak swasta dan lembaga zakat.

"Awalnya 118 rumah, ternyata banyak yang sudah diperbaiki. Ada yang dari desa, ada yang dari swadaya, ada organisasi lain, sehingga kami usulkan ada 55 rumah," ujarnya.

Setiap rumah yang akan diperbaiki mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta.

Baca juga: Kerugian Banjir Bandang di Situbondo Capai Rp 52 Miliar

Angka tersebut merupakan minimal dari anggaran yang ditetapkan untuk setiap rumah yang mengalami kerusakan pasca-banjir pada Februari 2025.

"Setiap rumah mendapatkan bantuan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta untuk perbaikan," tambah Sruwi.

Dengan demikian, total anggaran untuk 55 rumah yang akan diperbaiki mencapai Rp 825 juta.

Anggaran tersebut telah disesuaikan dengan perhitungan pemerintah.

Sementara itu, kerugian keseluruhan akibat dampak banjir diperkirakan mencapai Rp 52 miliar, yang mencakup kerusakan fasilitas umum dan rumah penduduk.