LUMAJANG, KOMPAS.com - Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Lumajang nomor urut 2, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, mengungkapkan program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan jika terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Dari 24 janji politik yang disampaikan, dua program menonjol yakni pemberian dana kepada setiap dusun di Lumajang, yang berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta setiap tahun.
Program lainnya adalah pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap guru ngaji di wilayah tersebut.
Baca juga: 4 Program Unggulan Acep-Gita KDI di Pilkada Jabar: Pendidikan hingga Keluarga Bahagia
Terkait dana dusun, pemerintah diperkirakan perlu menyiapkan anggaran antara Rp 82,5 miliar hingga Rp 247,5 miliar per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lumajang yang mencapai Rp 2,4 triliun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dusun di Lumajang mencapai 825 yang tersebar di 205 desa.
Calon Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa pemberian dana dusun yang mencapai ratusan juta tersebut bertujuan untuk mencapai pemerataan kemajuan di setiap wilayah.
"Ya supaya meratalah setiap dusun itu ada kegiatan dan mengalami kemajuan," ungkap Indah usai pengambilan nomor urut pasangan calon pada Senin (23/9/2024).
Selain dana dusun, Indah juga menyoroti pentingnya memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji.
Menurutnya, guru ngaji memiliki peran mulia dalam mendidik anak-anak untuk membaca Al-Quran dan memahami ilmu agama.
Meskipun banyak guru ngaji yang bekerja dengan ikhlas, pemerintah, kata Indah, harus hadir untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada mereka.
"Selain diberikan honor, para guru ngaji juga harus diberi BPJS Ketenagakerjaan supaya ketika mereka berangkat dari rumah ada jaminan perlindungan," jelasnya.
Sementara itu, pasangan calon Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika menawarkan peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan elektronifikasi pajak pasir.
Menurut Thoriq, hal itu pernah dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai bupati. Kala itu, program tersebut baru berjalan pertengahan tahun 2023 dan berhasil meningkatkan pajak pasir sampai Rp 22 miliar di akhir tahun.
Namun, dua bulan setelah Thoriq lengser, stockpile terpadu yang menjadi pusat penarikan surat keterangan asal barang (SKAB) elektronik ditutup.
"Dulu stockpile pasir terpadu dimulainya pertengahan tahun dan itu bisa menyerap pendapatan untuk daerah sampai Rp 22 miliar, bayangkan kalau itu dimulai sejak awal tahun," jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, pasangan Indah-Yudha diusung oleh 11 partai politik, dan mereka akan bersaing dengan pasangan Thoriqul Haq-Lucita Izza Rafika yang didukung oleh lima partai politik lainnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang