Jelang Hajatan Rakyat di Banyuwangi, Ratusan APK Ganjar-Mahfud Rusak dan Hilang

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Ratusan alat peraga kampanye (APK) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dilaporkan hilang dan rusak menjelang acara hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (8/2/2024) besok.

APK yang terpasang di berbagai sudut wilayah Banyuwangi itu banyak yang robek.

Bidang Hukum Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Banyuwangi, M. Yusuf Febri mengatakan, perusakan dan penghilangan APK pemilu merupakan perbuatan tindak pidana.

"Kita berharap agar para pihak segera turun tangan dan menangani persoalan ini," kata Yusuf, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Besok, Megawati dan Ganjar-Mahfud Hadiri Hajatan Rakyat di Banyuwangi

Menurut Yusuf, perbuatan tersebut harus ditindak dengan segera, siapa pun pelakunya.

"Jelas ada undang - undang yang mengatur, tinggal tindakan atau langkah tegas dari pihak yang berwenang seperti apa," ungkap Yusuf.

Baca juga: Ganjar: Jangan Ajari Ganjar-Mahfud Rasanya Menderita karena Kekurangan

Yusuf tidak ingin ada kesan keberpihakan dari aparat penegak hukum yang terkesan tebang pilih dalam menindak.

"Iya, jangan sampai ada kesan pihak yang berwajib tebang pilih," tutur Yusuf.

Dia menegaskan, perusakan dan penghilangan APK pemilu telah mencederai proses demokrasi di Kabupaten Banyuwangi.

"Seluruh kader PDI Perjuangan Banyuwangi dan partai pengusung Ganjar-Mahfud ingin pesta demokrasi 2024 berjalan damai dan kondusif," tegas Yusuf.

Yusuf memaparkan, merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf g Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu," terang Yusuf.

Sanksi dari perbuatan itu telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 521 yang berbunyi "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)"

"Kita tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum di kubu mana pun. Jadi jangan main-main. Kita tunggu ketegasannya," tandas Yusuf.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Andrianus Yansen Pale mengaku belum menerima laporan dari tim pemenangan Ganjar - Mahfud MD terkait dugaan perusakan dan hilangnya APK.