6 Poin Seruan Akademisi dan Masyarakat Sipil Kota Malang untuk Pertahankan Cita-cita Reformasi

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah akademisi dan masyarakat sipil di Kota Malang, Jawa Timur, ikut turun tangan menggelar aksi seruan menyikapi kondisi negara saat ini. Aksi seruan itu berlangsung di Alun-alun Tugu, Kota Malang, pada Senin (5/2/2024).

Salah satu akademisi yang berorasi, Dr. Purnawan D. Negara menyampaikan, aksi tersebut merupakan pernyataan seruan luhur akademisi dan masyarakat sipil serta cendekia di Malang Raya yang bertujuan untuk mempertahankan cita-cita reformasi. Saat ini, kata dia, Indonesia tengah krisis keteladanan, krisis etika, krisis hukum dan krisis multidimensi.

Etika yang dimaksud merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan, runtuhnya etika berbangsa, maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut.

"Etika dalam kehidupan berbangsa seharusnya mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa," kata Purnawan.

Baca juga: Kritisi Kondisi Negara, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang Serukan 5 Hal untuk Presiden Jokowi

Sedangkan saat ini, Purnawan menilai, telah terjadi gejala kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari beberapa hal, seperti gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

"Mendekati hari H pemilu kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis yang mengerus demokrasi Indonesia," katanya.

Baca juga: Sivitas Akademika UAD Kritik Pemerintah, Banyak Pengingkaran Akhlak, Etika, dan Sikap Kenegarawanan

Kemudian, rendahnya sikap kenegarawanan mulai dari presiden, Mahkamah Konstitusi, bahkan para ketua partai dan para capres dan cawapres.

"Menunjukkan perendahan etika budi luhur bangsa yang cenderung melakukan perundungan politik berbangsa, bernegara," katanya.

Selain itu, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang terang-terangan berpolitik praktis dalam pemilu atas nama undang-undang telah mencederai etika dan moral demokrasi.

"Padahal sesungguhnya di atas hukum adalah etika moral," katanya.

Lebih lanjut, Purnawan menyampaikan, mencermati bahwa Tap MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kondisi saat ini mengalami kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.

"Situasi ini menjadi suar tanda bahaya bagi krisis keteladanan dan kenegarawanan pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat yang bisa berujung pada ambruknya sistem demokrasi dan hukum," katanya.

Berikut seruan dengan tema "Seruan Luhur" yang disampaikan akademisi dan masyarakat sipil Malang Raya.

1. Mendesak pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat untuk memberikan keteladanan etika atau moral dan praktik kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa bernegara;
2. Menuntut para pemimpin partai politik, para capres-cawapres, para calon legislatif untuk berpolitik secara santun mengedepan etika dan budaya malu;
3. Menuntut presiden beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis;
4. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk tidak diam membisu agar selalu aktif mengkoreksi sebagai fungsi jalannya demokrasi dan justru tidak menyanderanya untuk kepentingan partainya, golongannya, atau pribadinya;
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat pemilu yang jujur dan adil dan berani mengawasinya guna memperoleh pemerintahan dengan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat;
6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mencari sisa-sisa nilai etika kehidupan berbangsa pada diri kita masing-masing, yang kita punya, hal ini guna kemartabatan bangsa Indonesia di tengah rendahnya martabat dan keteladanan para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.