PASURUAN, KOMPAS.com- Mahfud MD, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 menyatakan bahwa bantuan sosial bukan milik perorangan.
Bansos adalah kewajiban konstitusi negara untuk melindungi rakyat miskin.
Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos
Mahfud mengajak masyarakat memilih pemimpin sesuai hati, bukan lantaran sembako dan amplop.
"Kalau memilih yang amanah, bisa setiap bulan bantuan rutin. Pilih pemimpin yang benar berdasarkan bisikan kalbu. Jangan merasa berdosa bagi yang telah menerima bansos dan uang, yang penting saat mencoblos tanya hati harus milih siapa," kata Mahfud MD saat berkampanye di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (5/2/2024) seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Jateng Disebut Tak Pengaruhi Suara Ganjar-Mahfud
Mahfud juga menyoroti soal pemberian bansos yang masih belum tepat sasaran.
"Jika nanti Ganjar-Mahfud terpilih, jumlah bansos akan diperbanyak dan lebih tepat sasaran. Sebab banyak bansos yang salah peruntukan karena administrasinya kacau," katanya.
Menurut Mahfud, pembagian bansos di pinggir jalan tidak diperbolehkan karena harus diberikan berdasarkan data.
Baca juga: Tersinggung dengan Ucapan Hasto, Ketua DPD Golkar DIY: Itu Bukan Bansos, Ngawur Banget
Oleh karena itu, dia menawarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang antara lain berguna untuk mencatat penerima bansos secara tepat sasaran.
Mahfud juga mengampanyekan sejumlah program unggulan Ganjar-Mahfud.
Mulai dari pemutihan kredit macet bagi nelayan dan petani, subsidi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM), insentif bagi kaum ibu.
Baca juga: Mahfud MD: Bagaimana Mau Menegakkan Konstitusi kalau Dia Melanggar Konstitusi?
Kemudian perlindungan perempuan, kaum rentan, anak-anak, dan disabilitas, internet gratis, satu keluarga miskin satu sarjana, dan program satu desa satu faskes serta nakes.
"Ini bukan janji kosong. Semua sudah dihitung apalagi jika kita babat habis korupsi. Ini yang akan kita lakukan," katanya.
Sumber: Antara