Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Kritisi Mundurnya Menkopolhukam Mahfud MD

KOMPAS.com - Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB), Rafly Rayhan Al Khajri, mengkritisi mundurnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, negara telah kehilangan marwah dengan mundurnya tokoh hukum terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Menurut mahasiswa Hukum Tata Negara itu, mundurnya Mahfud MD dari jabatannya bukan karena kewajibannya sebagai calon wakil presiden tetapi justru karena pilihan politiknya tak lagi sejalan dengan kekuasaan.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Deputi TPN: Kritik Moral untuk Pemerintahan 

Dia mengaku, mendapat bocoran dari salah satu tokoh di lingkaran Mahfud MD yang menyatakan bahwa posisi ahli hukum nasional itu sedang dilematis.

"Di saat bersamaan, salah satu tokoh di lingkaran Mahfud MD berbisik bocor halus kepada saya bahwa posisi Mahfud MD sedang dilematis," kata Rafly pada Jumat (2/2/2024).

Menurutnya, kondisi itu lantaran Mahfud MD dalam mempertahankan statusnya sebagai pejabat negara dianggap tidak etis.

Namun, di sisi lain ketika meninggalkan jabatannya sebagai Menkopolhukam akan membiarkan kekuasaan semakin mengabaikan nilai-nilai etis.

Pernyataan Rafly tidak terlepas dari pandangannya dalam melihat problematika hukum yang belakangan menjadi instrumen kekuasaan oleh Presiden Jokowi.

Lembaga negara yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan, serta penegakan hukum selama pemilu telah kehilangan fungsinya.

Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Berpotensi Dulang Suara Elektoral

Presiden Jokowi juga dianggap mempermainkan hukum dengan mengatakan bahwa presiden memiliki hak kampanye.

"Jokowi dan para pembisiknya tidak tahu cara membaca undang-undang. Setiap hari penuh blunder dan klarifikasi," katanya.

Rafly juga menegaskan bahwa mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam merupakan sinyal bahwa kekuasaan sudah tidak lagi dikontrol oleh hukum.

"Hari ini saatnya bergerak, negara telah kehilangan marwah. Bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi," katanya.

Rafly juga mengatakan bahwa akan ada rencana mahasiswa turun ke jalan yang juga untuk menyikapi hal tersebut.

Namun, rencana tersebut masih dikoordinasikan antarlembaga mahasiswa di berbagai kampus.

"Sedang dikonsolidasikan. Kami juga sedang merancang gerakan 'MK (Mahkamah Konstitusi) Jalanan' merupakan aksi bentuk ketidakpercayaan terhadap MK hari ini sekaligus membangun antitesa 'Rakyat Yang Mengadili'," katanya.

Baca juga: Saat Mahfud MD Setuju Pemilu 2024 Jadi Paling Brutal Sepanjang Era Reformasi

Namun untuk waktu pasti aksi turun jalan tersebut belum bisa disampaikannya.

"Terkait itu belum bisa kami klaim lembaga apa saja karena sedang di tahap konsolidasi." 

"Sementara inisiatornya simpul-simpul gerakan mahasiswa. Rencana akan turun di beberapa kota untuk melakukan aksi simbolik dan diskusi mimbar 'MK Jalanan'," katanya.