Presiden Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia Sangat Rendah

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo merasa terkejut lantaran rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih rendah.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat acara Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024).

Baca juga: Jokowi Yakin Presiden Selanjutnya Tak Menurunkan Anggaran Riset

"Saya kaget juga kemarin dapat angka (rasio) ini, saya kaget Indonesia itu di angka 0,45 persen, negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen, negara maju 9,8 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan, Senin.

Jokowi menilai, perbandingan angka persentase dengan negara tetangga tersebut terpaut sangat jauh. Dia berencana menggelar rapat untuk mengejar ketertinggalan itu dalam waktu dekat.

Baca juga: Saat Mahfud MD, PDI-P, hingga Yusril Bicara Isu Pemakzulan Jokowi…

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah menggambarkan, upaya tersebut membutuhkan biaya besar. Namun, dia tetap berencana mengeluarkan beasiswa untuk menambah angka pendidikan S2 dan S3.

"Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana tapi akan kita carikan agar S2 S3 terhadap populasi usia produktif itu bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43 persen," jelasnya.

Baca juga: Prabowo: Kami adalah Tim Jokowi, Kami adalah Penerus Jokowi

Jokowi mengungkapkan, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus dimaksimalkan, sedangkan hasilnya akan terlihat dalam waktu lima hingga 10 tahun mendatang.

"Kalau kita lihat APBN dari 2009 sampai 2024 mencapai Rp 6.400 triliun, dana di LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun dan di 2023 kemarin Rp 139 triliun. Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal," ucapnya.

"Tapi ini (anggaran beasiswa) masih jauh masih kurang, saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali lipat dari yang sudah ada sekarang," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Jokowi, dibutuhkan anggaran untuk beasiswa, dalam ukuran lebih besar lagi. Menurut dia, hal tersebut merupakan cara agar tidak tertinggal jauh dari negara tetangga.

"Memang sekali lagi butuh anggaran dan pembiayaan yang besar, tetapi tetap ini jadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," tutupnya.