KOMPAS.com - Nasib kelanjutan Politeknik Kota Malang (Poltekom) belum jelas mau dibawa ke mana.
Pihak yayasan bungkam meski para mahasiswanya menuntut tanggung jawab upah dosen, pembenahan bangunan hingga keberlanjutan aktivitas perkuliahan.
Sekretaris Yayasan Poltekom Malang yang juga Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, enggan memberikan komentar soal kondisi kampus yang terletak di Jalan Tlogowaru, Kota Malang itu.
Saat ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (22/11/2023), Suryadi mengarahkan para jurnalis bertanya ke pimpinan yayasan.
Baca juga: Pengakuan Dosen Poltekom Malang, Hanya Digaji Rp 1 Juta Per Bulan Selama 3 Tahun
Dia juga tak memberikan jawaban yang jelas dan tegas saat ditanya siapa suhu yang dimaksud.
"Langsung ke suhu-suhunya saja," kata politisi yang juga maju kembali sebagai caleg DPRD Kota Malang itu.
Sebelumnya, Presiden BEM Poltekom Malang, Mahbub Ubaidilah kecewa dengan salah satu pimpinan yayasan yang saat ini juga menjadi caleg daerah pilihan (dapil) Kedungkandang itu.
Menurutnya, pihak yayasan tidak memberikan solusi atas persoalan yang ada di Poltekom Malang.
Padahal, politisi tersebut juga ada di Komisi D DPRD Kota Malang. Komisi tersebut menangani bidang pendidikan.
"Beliau juga dapil Kedungkandang, tapi tidak tahu kondisi seperti ini di Poltekom," katanya.
Mahbub mengatakan, Poltekom Malang sudah tidak ada aktivitas perkuliahan sejak Desember 2022.
Upah dosen juga tidak dipenuhi dengan layak dan hak-hak perkuliahan mahasiswa terbengkalai.
Kondisi Poltekom Malang juga menyisakan kurang dari 50 mahasiswa dan 5 dosen. Sebab, beberapa mahasiswa dan dosen lainnya telah keluar.
"Kami juga kasihan sama kakak-kakak kami yang mau proses wisuda. Mereka tidak bisa mengurus proses wisuda karena direksi juga sudah tidak ada, jadi terbengkalai," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.