Duduk Perkara Polisi Bentak Wakil Wali Kota Surabaya, Berakhir Damai
SURABAYA, KOMPAS.com - Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri terlibat ketegangan dengan Wakil Wali Kota Armuji saat proses pengosongan 28 rumah di Jalan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuhkupang.
Bahkan polisi sempat membentak Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam proses eksekusi pengosongan rumah di kawasan itu.
Kejadian itu bermula ketika Toni tampak tengah mengawasi anggotanya yang melakukan penjagaan proses pengosongan 28 rumah milik 25 kepala keluarga, Rabu (9/8/2023).
Baca juga: Wakil Wali Kota Surabaya Dibentak Polisi, DPRD: Bisa Lapor Propam
Kemudian, Armuji bersama rombonganya secara tiba-tiba datang ke perkampungan yang berlokasi di RT 2 RW 2 tersebut. Dia tampak menghampiri warga yang rumahnya digusur.
Lalu, Toni pun langsung membentak Armuji yang tengah menemuinya di sekitar lokasi pengosongan.
Dia menganggap mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu mengganggu proses eksekusi.
"Anda jangan menghalangi perintah, kenapa bapak harus datang ke sini?" tanya Toni kepada Armuji di lokasi kejadian.
Armuji sendiri tampak berusaha menjelaskan maksud kedatangannya di lokasi pengosongan bangunan tersebut. Namun, Toni tidak memberikan kesempatan dan terus membentak Wakil Wali Kota Surabaya.
"Anda ingin memprovokasi warga? Jangan begitu. Hargai upaya PN (Pengadilan Negeri Surabaya), kami di sini hanya mengamankan," ujar Toni.
Kemudian, Armuji bersama rombongannya langsung meninggalkan lokasi eksekusi. Selain itu, dia tampak menyapa sejumlah warga yang menjadi korban penggusuran.
Tanggapan kedua pihak
Menanggapi hal itu, Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri mengaku ia merasa tidak dihargai dengan kedatangan Armuji ketika proses eksekusi hunian warga berjalan.
"Kalau melaksanakan tugas, kita sama-sama Forkopimda Pemkot, Polres, PN, kan memang satu, kenapa (Armuji) menghalangi saya," kata Toni ketika ditemui saat demo buruh di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/8/2023).
Selain itu, Toni juga mempertanyakan kepentingan Armuji mendatangi lokasi. Seharusnya melihat duduk perkara dahulu, sebelum memberikan pembelaan kepada salah satu pihak.
"Sekarang kepentinganya apa? Mau kampanye kah, mau bela wong cilik kah? Wong cilik yang mana, wong cilik yang tidak taat hukum atau bagaimana," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengaku baru mengetahui informasi eksekusi hunian sengketa itu Senin (7/8/2023) kemarin.
