Akui Banyak Tanah Aset Pemkot Dikuasai Pihak Lain, Wali Kota Surabaya: Lurah, Camat Harus Tegas

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta lurah dan camat bersikap tegas menyikapi tanah aset milik pemerintah yang dikuasai oleh pihak lain.

Terutama jika tanah aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa ada ikatan hukum dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Baca juga: 38.000 Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Pulang ke Tanah Air secara Bertahap mulai Selasa Besok

Eri Cahyadi mengakui, banyak tanah aset yang dimiliki Pemkot Surabaya dikuasai pihak lain tanpa ada ikatan hukum yang jelas.

"Jadi camat dan lurah itu harus tegas. Kalau ada (orang) membangun di tanah aset, ya pinggirkan, dibongkar. Kalau ternyata itu ada (rencana) pembongkaran dan pembangunan, ya diomongin (disampaikan)," kata Eri Cahyadi saat memberikan arahan kepada jajarannya, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Percobaan Pencurian Kabel Gardu di Surabaya Sebabkan Listrik Padam 8 Jam

Eri menjelaskan, semua tanah aset milik pemerintah, sekarang dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.

"Saya memang minta bantuan, khususnya ke KPK. Kalau tiba-tiba (tanah aset) sudah dibongkar, lalu dibangun lagi, camat dan lurah ya harus datangi," ujar dia.

Baca juga: Polemik Konvoi Timnas di Surabaya, Eri: Hanya Pengawalan ke Balai Kota

Selain itu, Eri menegaskan, tidak ada yang backing dalam pengelolaan tanah aset milik pemerintah. Jika ada, ia dengan tegas meminta jajarannya untuk berani melaporkan siapa pun yang berperan di balik tanah aset tersebut.

"Tidak ada backing di sini. Tapi kalau misal memang ada backing-nya, ya laporkan sekalian. Kalau itu sudah tanah aset, maka kembalikan kepada negara," terang dia.

Eri mengakui, masih banyak tanah aset milik Pemkot Surabaya yang digunakan atau dikelola sepihak.

"Banyak tanah aset yang belum diambil. Ada yang dibuat jualan, ada yang dibuat usaha cuci mobil. Itu tidak ada ikatan hukumnya," ujar dia.

Karena itu, Wali Kota Eri meminta dinas terkait mendata semua tanah aset milik Pemkot Surabaya tersebut. Khususnya terhadap tanah aset yang selama ini digunakan sepihak tanpa adanya ikatan hukum dengan Pemkot Surabaya.

Baca juga: Percobaan Pencurian Kabel Gardu di Surabaya Sebabkan Listrik Padam 8 Jam

"Saya minta didata semua aset yang di atasnya itu ditempati orang yang tidak ada ikatan hukumnya," kata Eri.

Eri juga mengingatkan kepada lurah dan camat agar berpikir ulang ketika akan menyewakan tanah aset. Terutama ketika tanah aset itu akan digunakan pihak ketiga untuk membangun pasar.

"Karena kemarin ada pasar tumpah di depannya ada aset pemkot itu kerja sama dibangun pasar, tapi pasar tumpah diminta untuk masuk bayar. Ya mending pemerintah kota kerja sama dengan investor bangun pasar dan pedagang di pasar tumpah itu dimasukkan ke sana," kata Eri.

"Jadi ketika menyewakan sesuatu harus dilihat dulu. Kalau disewakan untuk lainnya tidak apa-apa, tapi kalau dibuat pasar dan di depannya ada pasar tumpah, ya ini tidak jelas," tutur Eri.