Pemuda Lulusan SMP Retas Situs Web Pemerintah, Motifnya Ingin Tunjukkan Eksistensi Sebagai "Hacker"

KOMPAS.com - AR (21), seorang pemuda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga meretas sejumlah situs web pemerintah daerah.

Dari penyelidikan polisi, beberapa akun resmi pemerintahan yang pernah diretas pelaku antara lain situs web BPBD, serta Litbang dan Bappeda Pemkab Malang.

Kepada polisi, pemuda lulusan SMP itu mengaku juga pernah meretas website Bawaslu Bukit Tinggi hingga Pemprov Papua Barat.

Baca juga: Aksi Hacker Lulusan SMP Asal Lumajang, Retas Situs Web Pemkab Malang sampai Pemprov Papua Barat

Target sasaran

Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman mengatakan, AR tergabung dalam komunitas Cukimay Cyber Team (CCT).

Modus pelaku yakni menanamkan backdoor file, perangkat lunak github.com/noniod7 yang telah dibuatnya untuk menyusup ke portal situs web target.

"Awalnya hunting mencari sasaran. Setelah mendapat target website untuk diretas, ia melakukan brute force (serangan brutal) dengan sistem buatannya sendiri," jelas dia, Senin (5/6/2023).

Dengan sistem tersebut, dia akan mendapat username dan password situs web target.

Motif peretasan

Setelah didapat, pelaku menyusupkan shell backdoor untuk mendapat data dari situs web tersebut.

"Pelaku lalu menjual senilai 1,5 sampai 2 dollar per website. Selain itu, motifnya untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai hacker di kalangan komunitas," tambahnya.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti laptop, ponsel, dan bukti tautan peretasan puluhan situs web.

Baca juga: Website Resmi Pemprov Jatim Dibobol Hacker, Pelaku Mantan Admin Situs Judi

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 9 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Surabaya, Achmad Faizal | Editor Pythag Kurniati)