Polisi Panggil Dokter Vaksinator yang Laporkan Dugaan Rekayasa Penerima Vaksin di Kediri

KEDIRI, KOMPAS.com - Polres Kediri, Jawa Timur akan meminta keterangan dokter vaksinator Catherine Pipit Hapsari yang merupakan pelapor atas kasus dugaan rekayasa penerima vaksin Covid-19 di RSUD Gambiran Kota Kediri.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota Ajun Komisaris Girindra Wardana mengatakan, untuk langkah tersebut pihaknya mulai menjadwalkan pemanggilan.

"Rencana surat undangan dikirimkan hari ini," ujar Girindra pada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Seorang Dokter Vaksinator di Kediri Laporkan Dugaan Rekayasa Penerima Vaksin

Adapun pihak RSUD Gambiran belum memberikan keterangan atas duduk perkara kasus ini

Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan menghubungi Wakil Direktur Pelayanan RSUD Gambiran I Nengah Gangga, namun belum direspons meski pesan telah dibaca.

Sebelumnya, seorang dokter yang bertugas sebagai vaksinator di RSUD Gambiran melaporkan adanya dugaan rekayasa data penerima vaksin Covid-19 di tempat kerjanya itu.

Catherine yang didampingi Susanto selaku kuasa hukumnya membuat laporan polisi di Polres Kediri Kota, Jumat (25/2/2022).

Susanto mengatakan, data yang diduga fiktif itu bermula dari temuan Dinkes setempat terkait adanya tiga orang yang menerima vaksin di tanggal 1 Februari 2022.

Hal itu dianggap janggal karena di tanggal tersebut RS tidak ada vaksinasi karena libur Imlek.

Baca juga: Pelecehan Payudara di Kediri, Pelaku Ditangkap Usai Jatuh Saat Dikejar Korban

Adapun pihaknya membuat laporan polisi agar kasus tersebut diungkap dan menjadi terang siapa pelakunya yang terlibat.

Sebab dengan adanya kasus tersebut maupun persoalan yang timbul setelahnya, telah membuat kliennya merasa dirugikan.

"Dari pada ini dituduh-tuduh, ini penting, biar kepolisian saja yang membuka," ujarnya.

Merespons adanya laporan polisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima berharap segera bisa terungkap sosok perekayasa data.

"Semoga dengan laporan ini bisa terungkap siapa oknum yang merekayasa data tersebut," ujar.