Seribu Data Kematian Warga Surabaya Tak Dilaporkan, Alasannya Takut Tak Lagi Terima Bansos

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menemukan data 1.000 warga yang sudah meninggal tapi belum dilaporkan. Salah satu alasannya, pihak keluarga takut tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah masalah bansos.

"Kita masih menyisakan sekitar 1.000 orang yang datanya meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial," kata Eddy saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Lampu Hias di Kota Lama Surabaya Hilang, Eri Cahyadi Siagakan Petugas dan Pasang CCTV

Eddy menduga, masyarakat yang tidak melaporkan kematian keluarganya khawatir tak mendapatkan bansos. Sedangkan, sistem bantuan tersebut bisa disalurkan kepada pihak ahli waris.

"Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan (kematian), data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos, padahal tidak seperti itu,” ucapnya.

"Padahal, sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial (Dinsos) sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya," tambahnya.

Baca juga: TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Eri Cahyadi Beber Strategi Pemkot Surabaya

Lalu, kata Eddy, ada warga yang beralasan malas membuat akta kematian keluarganya. Menurutnya, Pemkot Surabaya sudah memiliki layanan daring untuk urusan administrasi kependudukan (Adminduk).

"Kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Dari rumah bisa melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada," jelasnya.

Oleh karena itu, Eddy mengimbau kepada masyarakat agar tertib dalam mengurus Adminduk untuk memudahkan Pemkot Surabaya melakukan pendataan dan pemberian bantuan.

"Jadi ini diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat," tutupnya.