Di Pesantren Temboro, Muhaimin Bicara soal Tak Jadi Wapres dan Kemiskinan Ekstrem

MAGETAN, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya ikhlas tidak terpilih sebagai wakil presiden.

Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan jemaah Pesantren Al Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, yang melakukan kegiatan ijtima pada Sabtu (27/9/2025) malam.

Dia mengaku saat mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden juga meminta doa restu kepada ribuan santri di Pesantren Al Fatah Temboro.

“Secara pribadi tahun lalu sowan Romo Kyai Ubet (pengasuh Pondok Pesantren Al Fatah Temboro) dalam rangka siapa tahu bisa berperan lebih lanjut lebih besar, nyalon wapres. Tapi kalah,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Baca juga: Muhaimin: Wamen Rangkap Komisaris Lebih Jelas daripada Orang Enggak Jelas

Meski kalah dalam pilpres, Muhaimin mengaku tidak mempermasalahkan posisinya saat ini.

Ia menilai, jabatan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto merupakan amanah besar.

“Meski kalah, saya masih diberi kaidah. Meski bukan wapres, menko-menko, ya enggak apa-apa. Yang penting berperan,” katanya di hadapan para kiai dan santri.

Dalam pidatonya, Muhaimin menjelaskan tugas sebagai menko meliputi mengoordinasi, mensinkronisasi, dan memobilisasi enam kementerian di bawah koordinasinya.

Ia menegaskan, keberhasilan maupun kegagalan program pemerintah akan sangat bergantung pada sinergi kementerian tersebut.

Salah satu fokus kerjanya adalah memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.

Ia menegaska,  bantuan harus sampai kepada masyarakat miskin dan fakir miskin, tetapi pada saat yang sama harus mendorong kemandirian.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran dan tepat kebutuhan. Tujuan yang kedua menuju masyarakat yang berdaya. Harapannya, setelah mendapat bantuan, mereka bisa mandiri dan berdaya,” ucapnya.

Data kemiskinan

Di hadapan ribuan jemaah, Muhaimin juga memaparkan data kemiskinan nasional.

Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 3 juta warga yang masih hidup dalam kategori miskin ekstrem, ditambah 27 juta masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan umum.

Baca juga: Beroperasinya Penerbangan Jember-Jakarta dan Harapan Bupati Atasi Kemiskinan

Pemerintah, kata dia, mengalokasikan anggaran hingga Rp 500 triliun per tahun untuk menangani persoalan tersebut.

“30 juta rakyat kita masih amat sangat miskin. Ada anggaran dari pemerintah itu Rp 500 triliun per tahun, tugas saya mengamati dan mendorong agar tepat sasaran dan mewujudkan pemberdayaan,” katanya.

Selain itu, Muhaimin menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk kembali ke konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

Ia menyebut, 10 tahun terakhir pemerintah kurang hadir, sehingga petani tidak hadir.

“10 tahun saya berjuang di parlemen, saya minta maaf belum ada hasil yang memadai. Ini Pak Prabowo turun tangan dan sudah ada mulai ada tanda-tanda baik. Pak Prabowo bertekad pupuk selalu tersedia untuk petani. Itu komitmen agar negara hadir langsung, tidak lagi bergantung pada mekanisme pasar,” katanya.