Pemkab Lumajang Klaim Pembelian Motor Dinas Baru untuk Kades Sudah Kantongi Izin dari KPK

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengumumkan bahwa rencana pembelian motor dinas baru untuk 198 kepala desa telah mendapatkan izin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana pengadaan ini bertujuan mengganti kendaraan dinas yang saat ini digunakan, yaitu Honda Megapro yang telah beroperasi sejak 2009, dengan model terbaru Honda PCX.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menginformasikan bahwa izin untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut telah diperoleh sejak Juni 2025.

Agus menjelaskan bahwa saat pertemuan dengan KPK di Jakarta beberapa bulan lalu, pihak KPK sempat menyoroti kebijakan Pemkab Lumajang terkait pengadaan kendaraan dinas baru.

Baca juga: Kendaraan Dinas Baru untuk Kades di Lumajang Tidak Jadi Motor PCX

"Jadi waktu kita ketemu KPK di Jakarta beberapa bulan lalu, memang yang jadi pertanyaan pertama ya soal PCX itu. Mereka mengira sudah kita beli, kemudian kita jelaskan bahwa ini masih rencana dan belum ada barangnya," ungkap Agus di Lumajang, Kamis (4/9/2025).

Setelah mengetahui bahwa motor dinas tersebut belum dibeli, KPK merekomendasikan agar mekanisme pembelian diatur mulai dari proses perencanaan hingga realisasi.

"Akhirnya diizinkan oleh KPK," tambah Agus.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Lumajang mengubah proses pengadaan kendaraan dinas dari yang awalnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, kini dialokasikan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) khusus atau earmark.

ADD earmark adalah dana yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baca juga: KPK Soroti Rencana Pemkab Lumajang Berikan Motor PCX untuk 198 Kepala Desa

Setiap desa akan menerima alokasi sebesar Rp 35 juta untuk pembelian kendaraan dinas baru.

Dengan demikian, total dana yang disiapkan pemerintah untuk 198 desa dalam pengadaan kendaraan dinas baru ini mencapai sekitar Rp 6.930.000.000.

Teknisnya, pemerintah desa diizinkan memilih kendaraan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing desa, dengan mempertimbangkan kondisi geografis.

"Nanti desa yang pilih, kita (pemerintah kabupaten) tinggal bayar, yang jelas budgetnya Rp 35 juta tadi itu," pungkas Agus.