Antisipasi Terjadi Ricuh, 2 Kelompok Mahasiswa Batalkan Aksi di DPRD Kota Malang

MALANG, KOMPAS.com - Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025) dibatalkan.

Keputusan ini diantaranya diambil oleh dua kelompok mahasiswa, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya dan Aliansi Suara Perlawanan Rakyat (SUPER).

Alasan utama mereka membatalkan unjuk rasa hari ini untuk menjaga keselamatan massa di tengah situasi politik yang dinilai tidak kondusif.

Koordinator BEM Malang Raya, Gilang Dalu, mengonfirmasi pembatalan aksi tersebut saat dihubungi pagi ini.

"Iya (aksi dibatalkan)," ujarnya singkat pada Senin (1/9/2025).

Baca juga: Anggota TNI Berjaga di Gedung DPRD Kota Malang

Meskipun aksi hari ini ditunda, Gilang memastikan bahwa gerakan mahasiswa tidak berhenti.

Ia mengisyaratkan akan ada rencana aksi di lain hari, tetapi belum bisa memastikan waktu tepatnya.

"Iya ada (rencana aksi di lain hari)," katanya.

Baca juga: Polresta Malang Kota Pastikan Isu Sniper Hoaks, Warga Diimbau Tetap Tenang

Dalam rilis resminya, BEM Malang Raya menyatakan bahwa penundaan aksi dilakukan hingga situasi lebih kondusif.

Sikap ini diambil dengan memprioritaskan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

"Keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Gerakan mahasiswa tidak boleh menambah korban, melainkan menjaga solidaritas demi keamanan bersama," tulis pernyataan sikap BEM Malang Raya.

Aliansi ini juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk anarkisme dan berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur konstitusional seperti kajian kritis, advokasi, dan jalur hukum.

Penjelasan lebih rinci datang dari Koordinator Aliansi Suara Perlawanan Rakyat (SUPER), Naufal Rizky Firdaus.

Dalam keterangan resminya, Naufal menyatakan menarik seruan aksi setelah mempertimbangkan kondisi politik nasional yang tidak menentu.

"Keputusan ini diambil murni atas pertimbangan objektif, mengingat informasi yang berkembang di wilayah Malang Raya terkait potensi besar terjadinya chaos maupun cipta kondisi dari pihak-pihak tertentu," jelas Naufal.

Baca juga: Polresta Malang Kota Amankan 61 Orang dari Aksi Ricuh, Kapolresta Janji Anak-anak Dipulangkan Hari Ini

Lebih jauh, Naufal mengungkapkan kekhawatiran adanya skenario represif yang dapat merugikan gerakan mahasiswa.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan situasi represif ini mengarah pada terciptanya keadaan darurat militer terselubung," katanya.

Menurutnya, pembatalan ini merupakan langkah taktis untuk mengutamakan keselamatan massa baik mahasiswa maupun masyarakat luas agar tidak terjebak dalam skenario politik yang dapat merugikan perjuangan bersama.

Dengan demikian, meski aksi di jalanan hari ini ditiadakan, kedua aliansi mahasiswa di Malang menegaskan bahwa perjuangan mereka untuk menyuarakan aspirasi rakyat atas kebijakan pemerintah akan terus berlanjut.