Prabowo Berikan Amnesti, 3 Narapidana di Kota Malang Hirup Udara Bebas

MALANG, KOMPAS.com - Tiga narapidana di dua lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Kota Malang resmi dibebaskan pada Minggu (3/8/2025).

Pembebasan ini dilakukan setelah ketiganya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, yang menghapuskan status pidana dan sisa hukuman mereka secara penuh.

Pemberian amnesti ini berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025.

Kebijakan ini ditujukan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, dengan fokus pada pertimbangan kemanusiaan.

Baca juga: Sudah Bebas Bersyarat, 4 Napi Narkoba di Sumenep Tetap Dapat Amnesti dari Prabowo

Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, mengonfirmasi bahwa dua narapidana berinisial KR dan YT telah dibebaskan.

Keduanya sebelumnya terjerat dalam kasus tindak pidana perlindungan perempuan dan anak (PPA).

"Kami telah mengajukan dua warga binaan untuk mendapatkan amnesti, dan usulan tersebut disetujui. Hari ini, keduanya resmi kami bebaskan," ujar Teguh Pamuji.

Alasan utama pemberian amnesti kepada KR dan YT adalah pertimbangan kemanusiaan, mengingat keduanya memiliki riwayat medis menderita skizofrenia. Hal tersebut merupakan salah satu kriteria kuat untuk memeroleh pengampunan dari presiden.

"Proses ini telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga ini menjadi awal baru bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Baca juga: 2 Napi Narkotika di Kebumen Dapat Amnesti Presiden dan Langsung Bebas

Kasus Pemalsuan Surat

Di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, seorang narapidana lanjut usia (lansia) berinisial J juga memeroleh kebebasannya.

Kepala Lapas setempat, Yunengsih menjelaskan, J yang kini berusia 74 tahun, sebelumnya divonis empat tahun penjara akibat kasus pemalsuan surat.

"Pemberian amnesti kepada WBP berinisial J dilakukan dengan mempertimbangkan usianya yang sudah lanjut, sejalan dengan arahan presiden untuk mengedepankan aspek kemanusiaan," ungkap Yunengsih.

Yunengsih menekankan, seluruh proses pengajuan hingga pembebasan dilakukan secara transparan dan tanpa biaya apa pun.

"Amnesti ini bukan sekadar penghapusan hukuman, melainkan sebuah titik balik dan pengingat bahwa setiap individu berhak atas kesempatan untuk memperbaiki hidup," tandasnya.

Apa Itu Amnesti?

Sebagai informasi, amnesti adalah salah satu hak prerogatif Presiden yang memberikan pengampunan dan penghapusan total atas akibat hukum pidana bagi seseorang atau sekelompok orang.

Berbeda dengan grasi yang hanya menghapus hukuman, amnesti menghapuskan status hukum pidana itu sendiri.

Kebijakan ini tidak diberikan secara sembarangan.

Amnesti hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu dan tidak mencakup kejahatan berat seperti terorisme, korupsi, atau kejahatan narkotika dalam skala besar (bandar/pengedar).

Berdasarkan keterangan yang ada, kriteria kemanusiaan yang menjadi dasar pemberian amnesti meliputi usia di atas 70 tahun, menderita penyakit kronis, HIV/AIDS, atau gangguan jiwa yang terverifikasi.

Selain itu, penyandang disabilitas mental, ibu hamil atau ibu yang harus merawat anak balita, serta penyalah guna narkotika dengan barang bukti minim (contoh di bawah 1 gram) dan terbukti bukan pengedar juga menjadi pertimbangan.