Sekolah Rakyat di Kediri untuk Jenjang SMA Siap Jalan, Sudah Ada 4 Rombel

KEDIRI, KOMPAS.com - Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah penyelenggara program nasional Sekolah Rakyat gelombang pertama.

Saat ini, tercatat sebanyak 100 calon siswa telah terdaftar untuk jenjang pendidikan menengah atas, yang akan dibagi menjadi empat rombongan belajar (rombel) dengan dukungan 17 orang guru pengajar.

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kediri, Ariyanto, menjelaskan bahwa latar belakang para calon siswa tersebut berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, yaitu keluarga yang tercatat dalam data tunggal ekonomi sosial nasional 1 dan 2.

Baca juga: Dimulai September, Sekolah Rakyat di Bangkalan Belum Punya Kepala Sekolah

“Sebab program presiden ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memuliakan orang miskin agar punya kesamaan dan kesetaraan pendidikan,” ujar Ariyanto pada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).

Operasional Sekolah Rakyat akan dimulai dengan kick off serentak pada 14 Juli mendatang. "Besok Senin siswa mulai masuk dengan agenda pemeriksaan kesehatan," tambah Ariyanto.

Pemeriksaan kesehatan dianggap penting untuk memastikan kondisi fisik dan mental para calon siswa agar siap mengikuti program tersebut.

Para siswa nantinya akan mengikuti pembelajaran dengan berbagai materi ajar dan diwajibkan untuk tinggal di asrama yang telah disiapkan.

“Karena memang lulusan sekolah rakyat kurikulumnya beda. Harapannya punya nilai akhlak, keagamaan, karakter kepemimpinan, penguasaan bahasa, literasi digital, cinta tanah air, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Baca juga: Lokasi Sekolah Rakyat Kota Blitar Belum Pasti, Tak Mungkin Diluncurkan 14 Juli

Sekolah Rakyat akan beroperasi sementara waktu di bangunan Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

Penggunaan aset daerah ini baru saja dilegalisasikan melalui perjanjian penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, dan Kementerian Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).

Dewi Mariya Ulfa menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan yang layak dan setara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Baca juga: Menteri PPPA Bentuk Satgas Cegah Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat

“Pesan dari Pak Kemensos mengajak untuk memuliakan anak-anak yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan pendidikan yang layak,” ujar Dewi dalam keterangan persnya.

Dewi berharap agar 100 siswa tingkat SMA yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut dapat menerima layanan pendidikan berkualitas.

Mereka diharapkan menjadi agen perubahan, terutama bagi masa depan keluarganya. “Harapannya dari ratusan anak ini bisa sukses, mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengangkat derajat orang tua lewat pendidikan,” pungkasnya.