Lokasi Sekolah Rakyat Kota Blitar Belum Pasti, Tak Mungkin Diluncurkan 14 Juli

BLITAR, KOMPAS.com – Sekolah Rakyat di Kota Blitar, Jawa Timur, dipastikan tidak akan mengikuti peluncuran tahap pertama yang dijadwalkan pemerintah pusat pada Senin (14/7/2025).

Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan dari Kementerian Sosial terkait lokasi yang diusulkan untuk sekolah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis yang diperlukan untuk mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis, misalnya, bagaimana rekrutmen kepala sekolah, tenaga guru, dan lainnya." 

Baca juga: Sekolah Rakyat di Kota Malang Belum Dimulai, Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

"Berapa jumlah tiap rombel (rombongan belajar), belum ada petunjuknya,” ujar Dindin kepada Kompas.com melalui sambungan telepon pada Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, Dindin menyatakan bahwa bekas gedung SMPN 6 yang sebelumnya diusulkan ke Kementerian Sosial sebagai lokasi Sekolah Rakyat juga belum mendapatkan persetujuan.

Usulan lahan kosong milik Pemerintah Kota Blitar seluas 4 hektar di lingkungan Kauman juga belum mendapatkan respons.

“Memang kemarin sempat mengerucut ke gedung bekas SMPN 6, tapi sekarang masih mengambang apakah ke gedung itu yang tinggal renovasi atau bangun gedung baru di lahan kosong,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat di Kota Blitar masuk dalam Grup 1C, sehingga kemungkinan besar peluncurannya akan mengikuti tahap kedua atau ketiga.

Baca juga: Pemkab Bogor Buka Sekolah Rakyat, Fasilitas Gratis untuk Anak Keluarga Miskin

“Jadi program SR (Sekolah Rakyat) ini dibagi jadi beberapa grup. Grup 1A dan 1B ini sudah melaksanakan tahapan seleksi kepala sekolah,” ujarnya.

“Kota Blitar masuk Grup 1C. Kalau di Jawa Timur bareng Kabupaten Trenggalek dan Bangkalan,” imbuh Sasmintarti.

Terkait rekrutmen siswa, Sasmintarti menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan memprioritaskan calon siswa dari keluarga yang termasuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 (sangat miskin dan miskin) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

“Nanti pasti kita akan verifikasi dari pintu ke pintu untuk masalah calon siswa ini agar tepat sasaran,” ujarnya.

Meski belum mendapatkan petunjuk lanjutan dari Kementerian Sosial, Sasmintarti menyatakan bahwa Pemerintah Kota Blitar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta dinas-dinas terkait.

“Prinsipnya kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk program SR ini. Pemkot mendukung penuh apa pun program dari pusat yang bermanfaat bagi warga Kota Blitar,” pungkasnya.