SUMENEP, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan sekitar 30 tenaga pendidik untuk mengisi program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 guru disiapkan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 20 guru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menerangkan, untuk jenjang SD, formasi yang dibutuhkan meliputi kepala sekolah, guru kelas, guru olahraga, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan guru Bimbingan Konseling (BK).
"Untuk SD, yang dibutuhkan sekitar 5 sampai 6 tenaga pendidik. Tapi akan kami usulkan sekitar 10 orang, karena secara teknis mungkin masih ada tes dan segala macam," kata Agus kepada Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
Sementara itu, lanjut Agus, untuk jenjang SMP, Disdik menyiapkan sekitar 20 tenaga pengajar karena kebutuhan guru mata pelajaran yang lebih banyak.
Namun hingga kini, Disdik Sumenep mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait rekrutmen dan hak-hak guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat.
"Untuk tenaga pendidik di Sekolah Rakyat masih akan dilakukan rapat lanjutan, kami manunggu sebenarnya," sambung dia.
Menurut Agus, proses pengangkatan guru Sekolah Rakyat masih akan dibahas dalam rapat lanjutan sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah.
Pihaknya berharap hak-hak para tenaga pendidik tetap sesuai ketentuan agar profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas tetap terjaga.
Baca juga: Mensos Pastikan Tablet dan Laptop Belajar Siswa Sekolah Rakyat Tak Bisa Akses Konten Negatif
Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengungkapkan, Sekolah Rakyat akan membuka dua rombongan belajar (rombel) tingkat SD dan dua rombel tingkat SMP.
Sekolah dengan dua rombel itu mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026.
"Iya, insya Allah memang antara Juli dan Agustus ini. Tahun ajaran baru, ditargetkan ada dua rombel SD dan SMP," kata Mustangin, Kepala Dinsos P3A Sumenep kepada Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
Pada tahap awal, Mustangin menambahkan, jumlah siswa yang ditargetkan sebanyak 50 orang untuk SD dan 50 orang untuk SMP.
Khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang