Hasil Efisiensi Anggaran Rp 100 Juta di Magetan Digunakan untuk Bantuan Makan Lansia

MAGETAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengalokasikan hasil dari efisiensi anggaran makan dan minum serta ATK untuk kebutuhan makan lansia melalui program kasih bunda.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo mengatakan, anggaran tambahan untuk program kasih bunda dari efisiensi anggaran pemerinmtah daerah sebesar Rp 100 juta.

Dengan tambahan anggaran tersebut, maka akan ada 50 lansia tambahan yang akan mendapat bantuan program kasih bunda.

“Sebelumnya ada 325 lansia yang mendapat bantuan program kasih bunda. Tahun ini ada tambahan Rp 100 juta hasil dari efisiensi anggaran sehingga ada penambahan 50 lansia dengan total seluruhnya 375 lansia yang tercover program kasih bunda," kata Parminto di ruang kerjanya, Selasa (10/6/2025).

Baca juga: Motor Tabrak 2 Pejalan Kaki Lansia di JJLS Gunungkidul, 1 Orang Tewas

"Intinya efisiensi itu anggaran yang tidak langsung dirasakan masyarakat. Yang untuk seremonial dan sosialisasi itu yang dialihkan untuk masyarakat, salah satunya untuk bantuan sosial,” ujarnya.

Parminto menambahkan, data Dinas Sosial Kabupaten Magetan, dari 1.500 lansia yang terdata, baru 375 lansia yang bisa mendapatkan bantuan makanan melalui program kasih bunda.

Baca juga: Kisah Lansia di Kulon Progo, Sisihkan Uang Jual Kelapa untuk Berkurban

Lansia yang belum mendapat bantuan program kasih bunda masuk ke dalam bantuan program keluarga harapan, BPNT serta sebagaian lagi mendapat bantuan dari  dana desa.

“Memang masih ada yang belum tertampung karena kita punya data lanisa itu ada 1.500. Kalau mau ditampung anggaran pemerintah semua belum terpenuhi, sehingag ada yang kemudian dibantu dengan dana desa bantuan BLT DD itu,” imbuhnya.

Program kasih bunda yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada 2019 merupakan program bantuan pangan khusus bagi lansia sebatang kara yang tidak terlayani bantuan lain.

Setiap lansia menerima bantuan makanan sebesar Rp 300.000 per bulan, disalurkan per 3 atau 6 bulan melalui wali atau perangkat desa.