Ditanya Capaian 100 Hari Kerja, Bupati Lumajang: Anak Sekolah Saja Rapornya Setahun 2 Kali

LUMAJANG, KOMPAS.com - Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, sudah bekerja selama 102 hari sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025.

Saat ditanya soal capaian 100 hari kerja, Bupati Lumajang Indah Amperawati berkelakar bahwa rapor untuk anak sekolah saja diberikan setahun dua kali.

"Arek rapotan sekolah ae setahun ping pindo (rapor anak sekolah saja setahun dua kali)," kelakar Indah di Lumajang, Senin (2/6/2025).

Baca juga: 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Badung, Gebrakan Nyata untuk Masyarakat

Indah mengatakan, saat ini dirinya bersama Wabup dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang fokus untuk bekerja melayani rakyat.

"Pokoknya kita kerja saja, enggak ada istilah 100 hari, tapi kalau masyarakat mau menilai, monggo (silakan)," katanya. 

Meski begitu, Indah akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Indah menyebut, akan ada penghargaan dan hukuman untuk setiap tugas yang diberikan untuk melayani rakyat.

"Setiap 6 bulan kita lakukan evaluasi kinerja kita, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi," katanya. 

Indah menyampaikan, pada awal ia memimpin, ia fokus membenahi masalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Baca juga: Pemkab Siapkan Tanggul Darurat di Sungai Rejali, Bupati Lumajang: Bisa Bertahan 5 Tahun

Saat ini, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas sudah tersedia untuk masyarakat Lumajang.

Tidak hanya itu, biaya ibu melahirkan di puskesmas maupun RSUD dr Haryoto dan RSUD Pasirian juga gratis, meskipun syaratnya wajib menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Selain itu, 677 anak yatim yang tersebar di 74 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) sudah mendapatkan bantuan makan dengan besaran Rp 450.000 per bulan.

Kini, Indah fokus melakukan validasi data kesejahteraan sosial agar tidak ada lagi masyarakat yang mampu tetapi masih menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Pendataan sekarang jadi fokus, jangan ada orang kaya nerima bansos," kata dia.