Sekolah Rakyat di Malang Akan Dibangun di Dekat Pesisir Selatan

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyiapkan lahan seluas 9,7 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Lahan itu berada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Lahan ini merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang.

Bupati Malang, HM Sanusi, memastikan lahan itu memiliki legalitas yang aman.

"Saat ini lahan ini masih dalam proses perizinan untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat, yakni izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI)," ungkapnya saat meninjau lahan bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Senin (28/4/2025).

Baca juga: Siapkan Lima Lokasi di Jateng, Sekolah Rakyat Gratis Mulai Buka Pendaftaran Tahun Ini

Secara geografis, wilayah Desa Srigonco berada di pinggiran Kabupaten Malang, tepatnya berdekatan dengan pesisir pantai selatan, hanya berjarak sekitar 1 kilometer.

Seiring dengan rencana adanya Sekolah Rakyat (SR) itu, Sanusi berharap sekolah ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan warga Malang bagian selatan secara umum.

Sebab, menurut Sanusi, akses pendidikan warga Malang Selatan selama ini kurang maksimal, seiring dengan kondisi geografis yang berada di pinggiran Kabupaten Malang.

"Saya harap anak-anak di Malang Selatan bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik seiring adanya SR ini," pungkasnya.

Baca juga: Soal Sekolah Rakyat di Solo, Sekda: Mereka Minta 5 Hektar

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, lahan seluas 9,7 hektar yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang untuk bangunan Sekolah Rakyat itu sudah lebih dari cukup.

Sebab, kebutuhan untuk gedung Sekolah Rakyat itu sebenarnya hanya sekitar 6 hektar.

"Tapi rencana SR yang berada di sini ada 3 jenjang sekolah, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekaligus dengan boarding school-nya," terangnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat itu rencananya akan dimulai pada bulan Juni mendatang, dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 100 miliar, dan sumbangan dari swasta sebanyak Rp 100 miliar.

"Sumbangan swasta itu yakni dari Tahir Foundation. Saya sudah berkomunikasi dengan Dato' Sri Tahir. Sudah diundang juga oleh Presiden Prabowo Subianto, dan sudah menyatakan komitmennya untuk membantu pembangunan Sekolah Rakyat," bebernya.

Pada tahap awal, rombongan belajar Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang itu ditargetkan sebanyak 25 siswa per kelas.

Sementara itu, terkait kurikulum sekolah, Khofifah berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang memiliki keunggulan dibanding sekolah lainnya. Sebab, Sekolah Rakyat itu disediakan boarding school.

"Karena dengan adanya boarding school ini kan pastinya memiliki waktu yang cukup untuk membentuk karakter siswa nanti," pungkasnya.