Diduga Tahan Ijazah Karyawan, Izin Perusahaan Diana Terancam Dicabut

SURABAYA, KOMPAS.com - Izin perusahaan UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana terancam dicabut usai ramai kasus penahanan ijazah yang diduga dilakukan perusahaan itu.

Perusahaan Diana ramai diperbincangkan setelah mantan karyawannya melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya karena ijazahnya masih ditahan meski sudah resign.

Namun, saat hearing di DPRD Surabaya, Diana membantah bahwa dia menahan ijazah para karyawannya.

Baca juga: Hearing Penahanan Ijazah Memanas, DPRD Surabaya Singgung Bekingan Diana

Dia juga mengklaim tidak mengenal satu per satu karyawannya.

Kasus ini menjadi perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kota Surabaya dan juga Provinsi Jawa Timur.

Pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ke pihak terkait.

“Kami koordinasi dengan provinsi akan ditindaklanjuti terkait dengan pengawasan, bisa dengan penggeledahan koordinasi dengan kepolisian di lokasi yang dimaksud,” kata Kepala Disnaker Surabaya, Achmad Zaini, Selasa (15/4/2025).

Baca juga: Dipanggil DPRD Surabaya, Diana Bantah Tahan Ijazah Karyawannya

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo, mengatakan bahwa penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016.

“Sebenarnya bahasa penahanan atau ada yang lagi bahasanya dititipkan, itu secara aturan di Perda 8, itu tidak boleh,” kata Widodo, Selasa (15/4/2025).

Sehingga, bila terbukti perusahaan Diana melakukan pelanggaran, akan terancam izinnya operasionalnya dicabut.

Namun, Widodo menegaskan bahwa pencabutan tersebut dapat dilakukan atas rekomendasi DPRD dan Disnaker Surabaya.

“Kewenangan Surabaya. Ini perintah dari rekomendasi DPRD, memerintahkan Kepala Disnaker Surabaya untuk mengoreksi itu semua. Mulai perizinannya, semua tempat usahanya, kalau tidak benar akan dicabut,” terangnya.

Namun, saat dipanggil oleh DPRD Surabaya dan dihadiri juga oleh Disnakertrans Jatim, Diana mengaku tidak tahu serta membantah bahwa perusahaannya menahan ijazah karyawan.

“Perusahaan sementara ini jawabnya selalu lupa, tidak tahu. Artinya kaitannya dengan, bahkan ditanya alamatnya saja enggak tahu (salah). Padahal hari ini dipanggil DPRD dengan surat yang sama alamatnya, tapi hadir,” pungkasnya.